Ultimatum IKPP Hingga Februari

Pemkab Ancam Paksa Lewat JPN

Minggu, 11 Februari 2018 - 14:51 WIB | dibaca : 73 pembaca

SIAK--Pemerintah Kabupaten Siak mengultimatum PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Jika perusahaan bubur kertas itu hingga akhir Februari 2018 tak kunjung melunasi kewajibannya atas tunggakan pajak penerangan jalan non PLN sebesar Rp28 miliar lebih, maka persoalan ini akan diselesaikan dengan upaya paksa melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Siak.

Penegasan disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Siak Yan Prana Jaya saat dikonfirmasi wartawan. Yan menyebut, angka Rp28 miliar tersebut bukanlah rekaan Pemkab Siak, namun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kekurangan bayar atas pajak penerangan jalan non PLN yang menjadi kewajiban IKPP sepanjang Januari hingga Desember 2014.

Terkait hal ini, Pemkab Siak telah berupaya menagih hutang IKPP tersebut dengan surat nomor 970/DPPKAD-PAD/2015/336 tertanggal 22 April 2015 yang ditandatangani Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi. Dalam surat tersebut dirincikan segala sesuatu terkait kewajiban IKPP atas kekurangan bayar pajak penerangan non PLN periode Januari-Desember 2014.

Dari data yang berhasil dihimpun Pekanbaru MX, IKPP membalas surat tersebut. Isinya meminta keringanan bayar. IKPP meyakini bahwa total pembayaran PPJ non PLN periode Januari-Desember 2014 yang harus dibayar adalah Rp2,6 miliar lebih.

Mengenai persoalan ini, Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Siak Herlina mengatakan kesiapannya selaku JPN. Hanya saja, hingga kini pihaknya belum menerima surat kuasa khusus dari Pemkab Siak untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Saat ini belum ada SKK-nya. Kalau sudah ada, kami siap untuk melakukan proses menagih utang PPJ non PLN di PT IKPP itu,” ujarnya

Terpisah, Public Relation Section IKPP Armadi yang dikonfirmasi Pekanbaru MX melalui emailnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkab Siak apabila memang hal tersebut akan dibawa ke ranah hukum. Dengan demikian segala sesuatunya akan menjadi terang benderang.

“Berkaitan pajak penerangan jalan, jika prosedurnya disurati ke kejaksaan tentu kita sambut baik agar lebih terang benderang.

Tidak ada tawar menawar pajak, bukan itu maksud kita. Adapun muatan surat yang kita kirimkan menjawab surat bupati Siak tempo lalu itu adalah hal permohonan keringanan karena perusahaan merasa keberatan.

Adapun pajak penerangan jalan dimaksud, sam pai setakat ini tetap kita bayar,” tulis Armadi melalui surelnya menjawab konfirmasi Pekanbaru MX.

Armadi juga menolak disebut menunggak. Karena kata dia, yang terjadi adalah adanya perbedaan dalam penghitungan antara Pemkab Siak dengan pihak IKPP.

“Untuk ini kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan saat ini masih dalam pengkajian Kementerian. Pada intinya kita tetap akan bayar pajak PPJ Non PLN itu, tapi kita masih menunggu arahan dari pihak Kemendagri untuk mengkaji hasil hitungan yang saling tidak merugikan,” pungkasnya. ***

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar