UU 22 Tahun 2009 Tak Perlu Diubah

Kamis, 12 April 2018 - 15:14 WIB | dibaca : 99 pembaca

PEKANBARU —Keberadaan angkutan umum online, yang masih menjadi polemik hingga sekarang ini, dibahas pada dengar pendapat dengan ahli dan Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Riau.

Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Prof DR H Syafrinaldi SH MCL selaku ahli bidang hukum menyampaikan bahwa angkutan umum online atau daring bukanlah bentuk model angkutan umum yang baru. Hal ini karena sama dengan angkutan umum cara sewa lainnya.

Menurutnya letak perbedaannya, hanya pada pola pemesanannya saja yang menggunakan aplikasi elektronik. ‘’Karena tetap mengharapkan kendaraan angkutan tersebut untuk menjadi plat  kuning, tergabung pada badan usaha maupun koperasi. Sehingga PM 108/2017 sudah tepat dan tidak perlu merevisi UU 22/2009. Untuk mengakomodir hal tersebut,’’ jelasnya.

Lebih jauh, terkait kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum, ia menyarankan, agar sebaiknya diakomodir melalui Perda sebagai local wisdom.

‘’Karena apabila dinaikkan dalam perubahan UU 22/2009 akan membawa dampak secara nasional Sedangkan kendaraan ojek daring hanya ada di beberapa daerah tertentu saja. Sehingga tidak perlu diatur dalam UU 22/2009 sepanjang tidak ada larangan tegas dengan sanksi dalam UU 22/2009,’’ katanya.

Lanjut dia, apabila kendaraan roda dua menjadi kendaraan umum hal ini bisa kita lihat, seperti pada penerapan perizinan plat kuning pada betor di Medan. Sehingga apabila ada ojek daring beroperasi pada daerahnya, yang memang benar-benar daerah tersebut membutuhkan.

‘’Maka sebaiknya pemerintah daerah dapat mengakomodir dengan Perdanya berikut wilayah operasi dan tarifnya tanpa perlu merevisi pada UU 22/2009 yang masih relevan saat ini dalam pelaksanaannya,’’ harapnya.

Terpisah, Prof DR Ir Sugeng Wiyono MMT menyampaikan bahwa penerapan sepeda motor sebagai kendaraan Umum sebaiknya diakomodir melalui Perda sesuai kebutuhan oleh daerah masing-masing.

Menurutnya, angkutan jenis ini hanyalah kendaraan umum sementara yang mengisi kekosongan atau transisional dari misi pengembangan tranportasi massal yang telah disepakati melalui RUNK.

‘’Menjadikan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum dengan merevisi UU lalu lintas akan menimbulkan kontra produktif dari target pengembangan transportasi massal yang berkeselamatan. Apalagi roda dua memiliki kerentanan pada kecelakaan,’’ katanya.

Menurut dia, apabila diakomodir secara nasional melalui Revisi UU lalu lintas untuk kendaraan roda dua akan menjadi kendaraan umum dan membawa dampak luar biasa pada kesepakatan bersama RUNK.

Karena pengaturan transportasi merupakan bagian terpenting dalam upaya nasional meningkatkan keselamatan berlalulintas.

‘’Pemerintah pusat sebaiknya mendelegasikan kewenangan ini pada pemerintah daerah melalui Perda yang tentu saja. Pengelolaannya akan lebih sesuai kebutuhannya dengan persaingan usaha yang sehat termasuk penentuan tarif karena tiap daerah memiliki kemampuan daya beli jasa yang berbeda, sama mahalnya tarif angkot didaerah masing masing,’’ ungkapnya.

Sambungnya, menyangkut kendaraan taxi online atau daring sudah cukup diakomodir pada PM 108/2017 yang diperlukan adalah pelaksanaan yang optimal dari Permen 108/2017 secara konsisten karena aturan teknis sudah sangat detail dan mengakomodir semua kepentingan taxi atau angkutan daring. =MX9

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar