Napi Korupsi Bebas Keluar Masuk Lapas

Jumat, 25 Mei 2018 - 15:26 WIB | dibaca : 717 pembaca

DIDUGA ada perlakuan khusus terhadap narapidana (napi) kasus korupsi Marwan Ibrahim. Mantan Wakil Bupati Pelelawan itu ketahuan bebas keluar masuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Keluar masuknya napi korupsi yang menjalani masa hukuman di Lapas Klas II B Bangkinang itu sempat direkam masyarakat.  Dalam video tersebut tampak Marwan Ibrahim turun dari mobil Toyota Fortuner warna hitam tanpa pengawalan dari pihak berwajib.

Namun, ada seorang pria berbaju biru muda ikut turun dari mobil. Ia mengantarkan barang Marwan Ibrahim sampai ke pintu masuk Lapas Klas II B Bangkinang.

Menurut sumber yang tak mau disebut namanya, video itu diambilnya pada 29 Maret 2018 sore. ‘’Karena saya duga yang baru turun dari mobil itu adalah seorang narapidana korupsi, jadi saya ambil videonya. Aneh saja melihat napi bisa keluar bebas tanpa pengawalan,’’ ucapnya kepada Pekanbaru MX, Jumat (25/5).

Terkait hal ini, Kepala Lapas Klas II B Bangkinang Herry Suhasmin belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi Pekanbaru MX melalui selulernya, tak kunjung aktif. Begitu juga pesan yang dikirim, tidak kunjung dibalas.

Terpisah, Kepala Pengamanan Lapas Klas II B Bangkinang Efendi yang dihubungi melalui selulernya  mengatakan, napi atas Marwan Ibrahim sedang menjalani asimilasi (proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat).

“Jadi untuk lebih jelasnya, ke Lapas saja untuk konfirmasinya,’’ ucapnya sembari mengatakan dirinya tidak berwenang memberikan komentar.

Diketahui sebelumnya, Mantan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Marwan Ibrahim divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 6 tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin  Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH pada Rabu 18 Februari 2015 lalu  menyatakan, terdakwa Marwan terbukti  bersalah melanggar Pasal 2 junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Marwan juga diharuskan membayar denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayar, maka dapat diganti dengan (subsider) tiga bulan penjara. Bahkan, diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1,5 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tiga tahun penjara.

Dalam amar putusan itu, Marwan secara  bersama-sama dengan Syahrizal Hamid, Tengku Al-Azmi, Lahmuddin alias Atta, dan Tengku Alfian Helmi, serta Rahmad, yang masing-masing telah diputus bersalah (terpidana) dalam berkas terpisah, melakukan korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja. Pada tahun 2002 silam, ketika itu terdakwa menjabat sebagai Sekdakab Pelalawan. Ia menyetujui pembayaran uang sebesar Rp500 juta kepada Syahrizal Hamid, mantan Kepala BPN Kabupaten Pelalawan.

Oleh Syahrizal Hamid, uang tersebut dipergunakan untuk membeli tanah milik PT Khatulistiwa, untuk perkantoran Pemkab Pelalawan.

Marwan Ibrahim kembali menjabat  Sekdakab Pelalawan pada tahun 2009 dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja TA 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan.

Marwan juga diduga telah menerima suap hadiah atau gratifikasi berbentuk uang sebesar Rp1,5 miliar tanpa kwitansi, yang diterima Al-Azmi, mantan Kabid BPN Kabupaten Pelalawan. Dari kegiatan pengadaan lahan yang dibeli kembali pada TA 2007, 2008, 2009 serta 2011, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp38.087.293.600. ***

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar