Dugaan Politik Uang

Oknum Anggota DPRD Mulai Disidang

Jumat, 01 Juni 2018 - 15:58 WIB | dibaca : 129 pembaca

BENGKALIS—Kasus dugaan politik uang (money politic) dengan tersangka Nur Azmi Hasyim, Anggota DPRD Bengkalis dan ajudannya Adi Purnawan sampai di meja hijau. Kamis (31/5) sore kemarin, keduanya sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis Iwan Roy Carles SH dan Aci Jaya Saputra SH itu dipimpin Dr Sutarno. Hakim anggotanya Wimmi D Simarmata SH dan Mohd Rizky Musmar SH.

Dalam persidangan, Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan didampingi kuasa hukumnya Saut Maruli Tua Damanik dan rekan. Keduanya didakwa JPU secara terpisah.

JPU mengungkapkan, terdakwa diduga melakukan politik uang saat melakukan reses di Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupat.

Di mana terdakwa memberikan uang tersebut bersamaan dengan pemberian baju kaos berwarna biru bergambar Nur Azmi Hasyim dan salah satu pasangan calon gubernur Riau.

Uang yang diberikan berasal dari anggaran kegiatan reses sebesar Rp45 juta. Berdasarkan dakwaan, Nur Azmi menyediakan Rp25 juta untuk uang transportasi peserta reses yang hadir.

‘’Saat itu Nur Azmi menyampaikan kepada Adi untuk disampaikan ke peserta reses ada uang bantuan tranportasi dan bingkisan bagi mereka setelah pulang kegiatan reses,’’ ungkap Aci membacakan dakwaan Nur Azmi Hasyim di depan majelis hakim.

Kemudian uang berupa pecahan Rp50 ribu bersama bingkisan baju dibagikan sebanyak 400 orang. Berdasarkan perbuatan terdakwa ini JPU mendakwa terdakwa Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan dengan Pasal 187 A Junto Pasal 73 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan terdakwa untuk menyampaikan keberatannya atau eksepsi terhadap dakwaan JPU tersebut. Berdasarkan konsultasi dengan kuasa hukumnya, terdakwa sepakat akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan.

Majelis hakim memberikan waktu hingga Senin (4/6) pekan depan agar terdakwa menyiapkan nota keberatan tersebut. Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan dari terdakwa.

Kuasa Hukum Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan, Dr Saut Maruli Tua Manik usai sidang mengatakan, setelah menyimak dari dakwaan yang dibacakan JPU bahwa ada beberapa hal yang perlu digali dalam nota keberatan yang akan disampaikan. Pasalnya, dalam surat dakwaan tidak menguraikan rentang waktunya. Harus dipahami ada perbedaan antara tindak pidana Pemilu dengan tindak pidana umum (Pidum).

“Jadi seolah-olah surat atau redaksi dakwaan itu sama dengan tindak pidana umum. Seharusnya ada perbedaan dan diuraikan terlebih dahulu. Apakah ini dari temuan atau laporan masyarakat harus diuraikan. Makanya kami akan mengajukan eksepsi itu,” ujarnya. =mx/rtc

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar