Dugaan Korupsi Kredit Fiktif

Penyidik Minta Keterangan Lima Debitur BRK

Rabu, 11 Juli 2018 - 15:35 WIB | dibaca : 93 pembaca

PEKANBARU—Sebanyak 5 orang debitur Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu Dalu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (11/7).

Pemeriksaan tersebut dilakukan Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai lebih dari Rp40 miliar di bank plat merah tersebut.

‘’Hari ini 5 orang Debitur kita periksa. Artinya, sudah 45 orang Debitur yang sudah kita mintai keterangannya sebagai saksi,’’ ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Rabu (11/7) siang.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala BRK Capem Dalu-dalu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

‘’Kepala Capem yang saat ini (Dadang Wahyudi) dan yang sebelumnya (Ardinal Amri) juga akan kita periksa,’’ katanya. ‘’Termasuk juga tim auditor dan bagian tim penagih dari BRK pusat akan kita panggil,’’ sambungnya.

Sebelumnya, Penyidik Pidsus Kejati Riau telah memeriksa 7 orang pegawai BRK. Mereka adalah seorang Pimpinan Seksi (Pimsi) di BRK Capem Dalu-dalu, dan empat orang analis kredit. Selain itu, 2 orang pegawai BRK Capem Dalu-dalu bagian pencairan kredit juga menjalani pemeriksaan.

Dalam penyidikan perkara penyimpangan kredit, Penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen terkait kredit. Dokumen itu akan dilampirkan di dalam berkas perkara, dan diklarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

Sejauh ini, proses penyidikan masih berupa penyidikan umum. Artinya, proses penyidikan saat ini belum ada penetapan tersangka. Jika seluruh saksi dan alat bukti telah terkumpul, penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara.

Sebelumnya, Asisten Pidsus Kejati Riau, Subekhan SH MH menerangkan dugaan penyimpangan dalam perkara ini berupa penyalahgunaan kredit, tepatnya kredit fiktif yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

Dugaan penyimpangan itu dilakukan terhadap pencairan kredit yang jumlahnya lumayan besar. Diketahui, kredit fiktif itu lebih dari Rp40 miliar. Kredit tersebut diketahui bukan diajukan debitur dari pihak perusahaan, melainkan kredit perorangan.

Sementara terkait kerugian negara, penyidik Pidsus belum melakukan penghitungan. Untuk diketahui, dugaan kredit fiktif itu terjadi dalam rentan waktu 2010 hingga 2014. Dimana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur.

Pada umumnya, para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ada juga debitur yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Pimpinan BRK Cabang Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Belakangan diketahui kredit tersebut macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit.

Selain itu, agunan kredit juga diketahui fiktif. Hal ini tentunya menambah pelik permasalahan ini. Hingga akhirnya, kredit mengalami kemacetan dan disidik Kejati Riau sejak akhir April 2018. Informasi tambahan, Kepala BRK Capem Dalu-dalu saat itu berinisial AA (Ardinal Amri). =mx10

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar