Bakar dan Rusak Lahar PT JJP Wajib Bayar Rp491 M

Senin, 10 September 2018 - 15:39 WIB | dibaca : 30 pembaca

PEKANBARU—Makamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) memutuskan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) terbukti bersalah telah melakukan pembakaran dan merusak lahan seluas 1.000 hektar. Lokasinya di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Putusan itu berdasarkan kasasi yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018 lalu. Dimana, perusahaan perkebunan sawit tersebut diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp491 miliar.

‘’Kami sangat mengapresiasi majelis hakim MA. Putusan ini memberikan keadilan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri,’’ kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani dalam rilis pada media, Senin (10/9).

Dengan adanya putusan Kasasi itu, dilanjutkan Rasio, menilai bahwa hakim memegang prinsip in dubio pro natura, atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.

”Putusan ini patut diapresiasi. Semoga dapat meningkatkan kepatuhan hukum kalangan korporasi, demi masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik,’’ kata Rasio.

Sementara itu, KLHK masih menunggu proses eksekusi untuk putusan Kasasi MA yang sudah final (inkrach van gewisjde) dari kasus kebakaran hutan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari.

“Kami terus meminta PN Pekanbaru, untuk segera mengeksekusi putusan yang ada. Karena kewenangannya ada di mereka,’’ kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK, Jasmin Ragil.

“Eksekusi putusan ini penting untuk menimbulkan efek jera dan menghormati putusan pengadilan. Agar ada pembelajaran bagi yang lain. Negara kita adalah negara hukum, jadi hormati putusan pengadilan,’’ sambungnya dengan tegas.

Diketahui, PT Merbau Pelalawan Lestari divonis wajib membayar ganti rugi sebesar Rp16,2 triliun lebih. Vonis kasasi tersebut dihitung berdasarkan akibat kerusakan lingkungan hidup akibat pembalakan liar di hutan seluas 5.590 hektare dan terbukti pula merusak lingkungan diatas lahan seluas 1.873 hektar.

Atas vonis kasasi itu, PT Merbau Pelalawan Lestari menilai ada kekeliruan dalam putusan tersebut. Atas dasar itulah, PT Merbau Pelalawan Lestari mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke pengadilan. =mx10

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar