Diskusi Publik Forum Pemimpin Redaksi Riau

Menguliti Caleg Petahana

Kamis, 27 September 2018 - 15:52 WIB | dibaca : 36 pembaca

PEKANBARU—Lima calon legislatif (caleg) petahana Riau tampil memikat pada diskusi publik FPR Dalam Bingkai Demokrasi di Grand Central Hotel Pekanbaru, Rabu (26/9). Diskusi publik yang ditaja Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau ini mengusung tema “Menakar Peluang Caleg Incumbent DPRD Provinsi Riau”.

Lima caleg petahana itu berasal dari partai politik berbeda, namun memiliki visi dan misi yang sama, yakni membangun daerah serta memberikan pencerdasan politik kepada generasi penerus bangsa.

Kelima caleg petahana itu masing-masing Bagus Santoso (Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN DPRD Riau), Suhardiman Amby dari Fraksi Hanura DPRD Riau, Abdul Vattah Harahap Fraksi Golkar, Nasril dari Fraksi Demokrat, Kordias Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pada diskusi publik yang dimoderatori oleh Fakhrunnas MA Jabbar dan Satria Utama Batubara itu juga menghadirkan panelis penyeimbang yakni Syafriadi dari kalangan tokoh media di Riau, Zufra Irwan dari Komisi Informasi Publik Riau dan Khairul Anwar selaku pengamat politik Universitas Riau.

Ratusan aktivis mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Riau juga hadir menyaksikan diskusi politik berdurasi sekitar 2,5 jam.

Presiden FPR Riau Fazar Muhardi dalam sambutannya menyampaikan, demokrasi menjadi bingkai yang menawan ketika FPR melaksanakan kegiatan pencerdasan politik yang dirangkai dalam diskusi publik bertema “Menakar Peluang Caleg Incumbent DPRD Provinsi Riau”.

Menurut Fazar, kegiatan ini memiliki misi edukasi, diambil dari sebuah makna yang terkandung dalam Bineka Tunggal Ika, meski berasal dari partai yang berbeda-beda, tetapi para caleg incumbent memiliki taked dan tujuan yang sama, membangun karakter politik yang cerdas.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, menjelaskan bahwa kalangan DPRD Riau juga memiliki peran untuk mengawal keterbukaan informasi. Seperti diketahui, demikian Zufra, korupsi saat ini tidak hanya berwujud nyata, atau dalam bentuk barang dan uang.

Namun korupsi terburuk yang harusnya juga diwaspadai, demikian Zufra, adalah korupsi informasi, dimana dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat secara luas.

Seperti butir-butir yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Zufra, aturan itu jelas menerangkan soal hak publik dalam mendapatkan informasi.

“Yang salah satu tujunnya adalah, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” kata Zufra. =MX11

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar