Bantah Terima Uang

Mantan Sekda Dibentak Hakim

Jumat, 28 September 2018 - 15:08 WIB | dibaca : 64 pembaca

PEKANBARU—Mantan Sekda Kota Dumai Said Mustafa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (27/9).

Dihadirkannya Said Mustafa ke persidangan, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, atas sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2014.

Dalam perkara ini, duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa yakni, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai, Noviar Indra Putra Nasution, Sekretaris, Suherlina dan bendaharanya, Widiawati.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Bambang Myanto SH MH, Mustafa dikonfrontir terkait adanya menerima uang Rp30 juta dari terdakwa Suherlina. Berdasarkan keterangan Suherlina, dia pernah memberikan uang tersebut kepada Mustafa. ‘’Saya tidak ada menerima uang dari terdakwa Suherlina,’’ ucap Mustafa.

Namun keterangan Mustafa itu tidak diterima begitu saja oleh anggota hakim Suryadi SH. Dia terus mencerca Mustafa, bahwa Suherlina pernah menyerahkan uang yang diminta oleh saksi. ‘’Kamu jangan bohong, jujur saja. Tidak ada gunanya,’’ bentak hakim Suryadi.

Akan tetapi Mustafa terus bertahan dengan keterangan yang telah disampaikannya. ‘’Benar pak hakim, saya tidak ada (menerima,red),’’ jelasnya.

Suryadi yang merasa dipermainkan, meminta jaksa untuk menyelidiki kasus ini kembali. ‘’Kalau perlu tingkatkan ke penyidikan secepatnya,’’ terangnya.

Untuk diketahui, dalam isi dakwaan JPU Maiman SH dan Novri SH, dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor sebesar Rp750 juta.

Namun, saat dicek ternyata anggaran belanja tidak sesuai. Hasil penyelidikan, penyaluran anggaran yang terbagi dua tahap, yakni Rp150 juta tahap pertama dan sisanya di tahap kedua. Disinyalir adanya penyimpangan. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp219 juta.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. =MX10

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar