Penyidik Segera Gelar Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Drainase Paket A

Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:14 WIB | dibaca : 137 pembaca

PEKANBARU—Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada Bidang Pidana Khusus telah mengantongi hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau terkait dugaan korupsi pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A. Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN).

Mengenai hasil audit BPKP itu, Kejari Pekanbaru belum bisa mengeksposenya kepada awak media. Hal tersebut dikarenakan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangkanya terlebih dahulu.

“Hasil audit sudah keluar, tapi belum bisa kita sampaikan. Mau gelar perkara dulu (penetapan tersangka),” ucap Kepala Kejari Pekanbaru Suripto Irianto SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX.

Terkait calon tersangka, Suripto minta kepada awak media untuk bersabar menunggu gelar perkara. “Tunggu saja. Tunggu gelar perkara dulu baru kita ekspos hasil penyidikannya,” terangnya.

Untuk diketahui, drainase dimaksud dikerjakan PT Sabarjaya Karyatama selaku rekanan. Dananya bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016 dengan nilai pagu paket Rp14,3 miliar lebih. Nilai penawaran yang diajukan PT Sabarjaya Karyatama adalah Rp11,4 miliar lebih.

Direktur PT Sabarjaya Karyatama Sabar Jasman telah diperiksa oleh penyidik. Selain itu, juga ada 30 orang yang pernah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

Pengusutan dugaan korupsi tersebut telah dilakukan sejak Maret 2018 lalu. Sejak itu, Kejari Pekanbaru mulai memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

Hasilnya, Korps Adhyaksa Pekanbaru meyakini adanya peristiwa pidana dalam proyek tersebut hingga akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Suripto Irianto pada pertengahan Mei 2018.

Proyek yang disidik yakni pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (simpang Jalan Riau-simpang SKA). Proyek ini dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu. Diduga, proyek itu dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Masih dalam proses penyidikan, penyidik juga telah mengekspos penanganan perkara ke auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau untuk proses permintaan audit penghitungan kerugian negara (PKN) proyek tersebut. Saat ekspos, auditor meyakini ada dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidik mengaku telah mengantongi nama tersangka yang diduga sebagai pihak yang bertanggungjawab.

Sebelumnya, selain memeriksa saksi fakta, penyidik juga telah menurunkan ahli untuk mengecek fisik proyek pada akhir Juni 2018 lalu. Proses pengecekan fisik itu diketahui dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan teknis.

Dalam perkara itu, dugaan penyimpangan sudah ada sejak proses tender dilakukan. Sejumlah pihak diduga melakukan pengaturan lelang untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam kegiatan tersebut.

Dalam pengaturan itu, terdapat uang pelicin sebesar Rp100 juta. Uang tersebut disita dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau. Mereka mengembalikan uang tersebut pada Selasa (5/6) lalu, setelah perkara ini disidik penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru.

Uang itu diyakini untuk mengkondisikan lelang kegiatan proyek tahun 2016 lalua hingga akhirnya memenangkan suatu perusahaan. Uang itu diterima Pokja dari seseorang berinisial NI. Dari pemeriksaan, pihak Pokja mengakui telah menerima uang tersebut. =MX10

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar