Dugaan Penyimpangan Pembangunan Embung

PPK BWSS & Kontraktor Diperiksa Jaksa

Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:23 WIB | dibaca : 108 pembaca

PEKANBARU--Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Danau Situ dan Embung Kementerian Dirjen SDA BWSS III Riau, Dede Irwan memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan embung pada kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru  di Tenayan Raya, Pekanbaru.

‘’Benar, PPK-nya (Dede Irwan, red) sudah diperiksa (oleh Penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru),” ujar Kepala Satuan Kerja (Satker) Danau Situ dan Embung Kementerian Dirjen SDA BWSS III Riau, Yannedi saat dikonfirmasi Pekanbaru MX melalui sambungan telepon genggam, Kamis (4/10).

Tidak hanya PPK, kata Yannedi, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut juga sudah dipanggil Penyidik untuk dimintai keterangannya. “Kontraktornya juga sudah (diperiksa),” tuturnya.

Terhadap pemeriksaan itu, Yannedi mengaku belum ada menerima surat pemanggilan untuk diperiksa oleh penyidik. “Saya belum ada terima (surat panggilan),” ucapnya.

Sebelumnya, pihak kejaksaan bersama konsultan pengawas dan PPK proyek tersebut telah turun ke lapangan. Mereka mengecek kondisi embung.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru Sri Odit Megonondo SH tidak menampik jika pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan terhadap embung itu. “Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, tentu kita harus melakukan pengecekan,” kata Odit.

“Terkait hasilnya, belum bisa kita sampaikan. Ini kan masih tahap pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan),’’ sambung Odit.

Selanjutnya, kata mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir (Rohil) ini, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dilakukan proses klarifikasi. “Segera itu (proses klarifikasi),” tambahnya.

Untuk diketahui, dari penelusuran di website lpse.pu.go.id, proyek ini bernama: Pembangunan Embung Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru. Anggaran pembangunannya bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2016.

Proyek ini dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau. Pagu anggarannya Rp8,138 miliar. Lelang proyek dimenangkan oleh PT Tarum Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp6,512 miliar.

Proyek tersebut kembali dikerjakan pada tahun 2017, dengan judul di lpse.pu.go.id yaitu: Pembangunan Embung di Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru (Lanjutan). Namun, berbeda dengan awalnya, kali ini proyek tersebut dikerjakan oleh PT Fajar Berdasi Gemilang dengan harga penawaran Rp11.975.060.000.

Meski sudah selesai dikerjakan oleh dua kontraktor yang berbeda, Embung itu diketahui telah mengalami kerusakan pada bagian tiang (sheet pile). Bendungannya juga terlihat retak pada bagian bawah.

Lantai bagian atas tampak turun. Tanah timbunan lebih rendah, atau turun dari permukaan. Paving blok pada permukaan bendungan, tidak tersusun rapi dan berantakan. Permukaannya tidak rata. Lebih rendah dibanding dinding bendungan. Pengecoran juga terlihat asal-asalan.

Kondisi embung juga belum terlihat kegunaannya. Pasalnya, jalur yang seharusnya dijadikan aliran air, masih tertimbun tanah. Rumput-rumput liar pun bertumbuhan di jalur yang seharusnya dijadikan aliran air.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Yannedi mengakui proyek itu telah selesai dikerjakan pada akhir 2017 lalu. “Sudah selesai dikerjakan. Masa pemiliharaannya juga sudah selesai dan pembayarannya sudah 100 persen,” ucap Yannedi beberapa waktu lalu.

Yannedi mengaku belum mengetahui adanya kerusakan pada proyek tersebut. Katanya belum pernah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi embung, pasca selesai dikerjakan

“Ya, belum ada saya lihat kondisi embungnya yang saat ini,. Tapi nanti saya akan cek ke sana bersama Pak Dede (Dede Irwan) untuk melihat kondisinya saat ini,” ujarnya.

Untuk proyek embung itu telah disiapkan lahan seluas 60 hektare. Namun yang baru dikerjakan baru seluas 5 hektare. “Jadi lahan itu, Pemko (Pekanbaru) yang tanggungjawab. Ada kita MoU-nya dengan wali kota,’’ aku Yannedi.

‘’Jadi yang sudah diganti rugi lahannya oleh Pemko, ya yang 5 hektare itu. Sisanya 55 hektar lagi belum dibebaskan. Informasinya Pemko hanya bisa membebaskan lahan satu tahun sebanyak 5 hektare di sana,” pungkasnya. ***

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar