Uang Rp2 Miliar Lebih Mengalir ke PT CKBN

Rabu, 10 April 2019 - 16:17 WIB   [29 Klik]

Uang Rp2 Miliar Lebih Mengalir ke PT CKBN

Ahli dari BPKP Riau Zulheri memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pipa transmisi di Tembilahan.

PEKANBARU—Zulheri, ahli dari BPKP Riau mengatakan, pipa yang digunakan dalam proyek pipa transmisi, tidak sesuai spek dan bermasalah. Itu disampaikannya saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru pada sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Inhil, Selasa (9/4).

“Berdasarkan keterangan ahli teknis dari UIR dan Jakarta, yang sudah diklarifikasi, pipa yang digunakan tidak sesuai spek. Pipa juga bermasalah,” ucapnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Mahyuddin SH MH, didampingi hakim anggota Dahlia Panjaitan SH dan Suryadi SH.

Zulheri dihadirkan JPU Kejaksaan Negeri Inhil untuk dimintai keterangannya sebagai ahli. Hal ini terkait kerugian negara yang diakibatkan dalam proyek tersebut.

Untuk diketahui, duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa adalah Edi Mufti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK, Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, pihak rekanan yang memenangi lelang dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas.

Dalam keterangannya, proyek yang dikerjakan sejak tahun 2013 ini memakan dana sebesar Rp3.415.684.000. “Dari dianggarkan sebesar itu, kerugian negara dalam proyek ini sebesar Rp2.639.000.000. Itu hanya untuk pipanya saja,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, diterangkan Zulheri, uang sebanyak Rp2 miliar lebih mengalir ke PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN). PT CKBN sendiri, bukan pemenang lelang dalam proyek tersebut.

“Perusahaan yang memenangkan proyek ini kan PT Panatori Raja, tapi dijual ke PT CKBN. Jadi, uang proyek itu mengalir ke PT CKBN. PT CKBN ini Direktur Utamanya (Dirut) Harris Anggara. Ini ada bukti-buktinya. Setelah dari Harris Anggara, uang itu ke mana mengalirnya, saya tidak tahu,” terang Zulheri.

“PT Panatori Raja ini mendapat fee dari Harris Anggara sebesar Rp35 juta,” sambungnya.

Terkait dengan Harris Anggara, dijelaskan ahli BPKP Riau ini, dirinya mengakui bahwa pihaknya tidak pernah melakukan klarifikasi.

“Kami tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Harris Anggara. Karena penyidik Polda Riau (Dit Reskrimsus) tidak bisa menghadirkan Harris Anggara untuk dilakukan wawancara oleh kami. Alasan kenapa tidak bisa menghadirkan Harris Anggara, saya tidak tahu. Tanya ke penyidiknya,” jelas Zulheri.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, Harris Anggara pernah berstatus tersangka. Namun pada saat proses penyidikannya, Harris Anggara mengajukan praperadilan atas status tersangka yang diberikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau itu.

Dalam proses praperadilannya itu, Dirut PT CKBN tersebut menang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Atas hal itu, status tersangka yang sempat disandang Harris Anggara, kini telah dicabut.

Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditenggarai tidak sesuai spesifikasi.

Dalam laporan LSM, Muhammad yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran. LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggungjawab.

Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00.

Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.

Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selainnya, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai.

Tidak sampai di situ, Dinas PU Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook