5 Terdakwa Alkes Dituntut Berbeda

Kamis, 11 April 2019 - 15:48 WIB   [12 Klik]

5 Terdakwa Alkes Dituntut Berbeda


PEKANBARU—Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru menuntut lima terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad. Kelimanya dituntut berbeda.

Tuntutan dibacakan JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (10/4) petang.

Sementara terdakwa yang dituntut yakni dr Welli Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial. Mereka bertiga merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD Arifin Achmad.

Terdakwa lainnya Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) Yuni Efrianti dan mantan stafnya Mukhlis.

Dalam tuntutan JPU, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP. “

Menuntut terdakwa Kuswan Ambar Pamungkas dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan,” ucap JPU Lusi Simamora SH dan Astin SH.

Sementara terdakwa Masrial, dituntut pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Terdakwa Masrial juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp131.717.303 atau subsider 1 tahun penjara.

“Menuntut terdakwa Welli Zulfikar dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa Welli Zulfikar juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp213.181.975 atau subsider 1 tahun 3 bulan kurungan,” tambahnya.

Terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni Yuni Efrianti dan Mukhlis, JPU menuntutnya dengan pidana penjara masing-masing selama 20 bulan, denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

“Untuk terdakwa Yuni Efrianti diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp66.709.841, yang mana uang itu telah dikembalikan dan dihitung sebagai uang pengganti kerugian negara,” terang JPU.

Mendengar isi tuntutan JPU itu, majelis hakim selanjutnya mempersilakan kelima terdakwa untuk berkoordinasi dengan penasihat hukumnya.

Dalam koordinasinya dengan penasihat hukum, kelima terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) kepada majelis hakim.

“Sidang mendengarkan pledoi ini dijadwalkan pada hari Senin (15/4). Untuk itu, kepada penasihat hukum para terdakwa, silakan persiapkan pledoinya,” tutur hakim ketua, sambil mengetuk palunya pertanda sidang ditutup. =mx10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook