Integrasi Jamkesda ke BPJS di Meranti Capai 95 Persen

Senin, 15 April 2019 - 13:40 WIB   [8 Klik]
Reporter : Syamsidir
Redaktur : Oce E Satria

 Integrasi Jamkesda ke BPJS di Meranti Capai 95 Persen


KORANMX.COM, SELATPANJANG - Berbagai inovasi sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Salah satunya, yakni dengan sistem integrasi rujukan (pembauran) dari Jamkesda (Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah) ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kepulauan Meranti, Asrul Meldi menjelaskan, saat ini setidaknya tercatat 95,1 persen yang sudah terintegrasi ke sejumlah rumah sakit rujukan di daerah lain. Bahkan, Pemkab Kepulauan Meranti sudah membayar klaim ke rumah sakit rujukan dari integrasi tersebut sebesar kurang lebih Rp6,8 miliar dari total 49,906 pasien yang dirujuk.

“Yang jelas Meranti tertinggi di Riau soal integrasi Jamskesda ke BPJS ini. Tercatat, sudah mencapai 95 persen lebih. Kebijakan ini kita pakai untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Meranti,” ungkap Asrul.

Untuk integrasi ini, kata Asrul, rujukan rumah sakitnya tergantung dari penentuan BPJS. Sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), rujukannya sudah ditentukan. Seperti di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSUD Bengkalis, RSUD Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dan Rumah Sakit Prima Pekanbaru (Swasta).

“Sistem ini juga kita pakai, mengingat masih banyak masyarakat kita yang belum punya atau mengurus BPJS. Paling tidak ada kemudahanlah dari kita agar mereka yang sakit terlayani dengan baik ketika berobat ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap,” tutur Asrul.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran mengungkapkan, pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban Undang-Undang, mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan.

“Soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini memang sangat kita tekankan sekali. Sebab, alokasi dananya melalui APBD maupun APBN tergolong besar setelah pendidikan. Begitu juga soal integrasi Jamkesda ke BPJS tersebut. Jadi, Pemkab melalui Diskes harus betul-betul memperhatikannya secara maksimal,” tegas Basiran.

Hal itu sebagaimana tercantum pada Pasal 67, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan UU 9/2015, bahwa setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional, yang salah satunya soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan melalui BPJS.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook