Sekda Akan Bersaksi pada Sidang Korupsi

Jumat, 19 April 2019 - 16:17 WIB   [102 Klik]

Sekda Akan Bersaksi pada Sidang Korupsi


PEKANBARU—Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengagendakan pemeriksaan saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi pemiliharaan sarana dan prasarana di Dispora Riau. Sidang lanjutan akan digelar, Senin (22/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Saksi yang akan dihadirkan oleh JPU ke persidangan nantinya yakni Sekretaris Daerah (Dekda) Pemerintah Provinsi Riau Ahmad Hijazi dan beberapa pejabat lainnya. Hal ini dikatakan JPU Budi Darmawan SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Jumat (19/4).

“Saksi yang dihadirkan Senin besok, Sekdaprov Riau (Ahmad Hijazi). Sudah terkonfirmasi akan datang pada sidang lanjutan nanti,“ ucapnya melalui pesan aplikasi WhatsApp.

“Saksi lainnya yang akan dihadirkan k epersidangan yakni Kabiro Hukum Setdaprov Riau Ikhwan dan beberapa orang lainnya,” sambungnya.

Mengenai pemeriksaan Sekda, Budi belum bisa menjelaskannya lebih lanjut. “Ikuti saja persidangannya. Saya tidak bisa menjelaskannya di sini,” tuturnya.

Dalam perkara ini, ada 2 orang terdakwa. Mislan dan Abdul Haris. Mislan merupakan mantan Kabid Sarana dan Prasarana di Dispora Riau. Dia juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Terdakwa lainnya Abdul Harris, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dugaan korupsi ini terungkap pada tahun 2016 saat BPKP Provinsi Riau melakukan audit. Hasil audit, didapati kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar. Atas hal itu, Dispora Riau diberi waktu untuk menyelesaikannya, dengan berkoordinasi bersama inspektorat.

Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Dispora Riau dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebesar Rp21 miliar.

Anggaran sebesar itu diketahui dipecah-pecah dalam beberapa proyek hingga akhirnya dilakukan penunjukan langsung (PL).

Dalam perkara ini, Kejati Riau telah menyelamatkan uang atas kerugian negara. Setidaknya, sudah ada Rp2 miliar uang yang dikembalikan ke kas negara. Pada proses penyelidikan dikembalikan sebanyak Rp1,6 miliar. Uang ini langsung disetor ke kas daerah.

Pada proses penyidikan, dikembalikan sebanyak Rp500 juta. Sementara hasil temuan BPK terhadap kegiatan Dispora Riau tahun 2016, di mana dinyatakan ada kelebihan bayar senilai Rp3,6 miliar. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook