Tersebar di 10 kabupaten/kota

112 TPS di Riau Lakukan PSU dan PSL

Sabtu, 20 April 2019 - 12:05 WIB   [165 Klik]
Redaktur : Raja Mirza

112 TPS di Riau Lakukan  PSU dan PSL

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan

 

KORANMX.COM, PEKANBARU--Sebanyak 112 TPS di Provinsi Riau segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilu Lanjutan (PSL). 

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan pihaknya telah merekomendasikan sebanyak 112 TPS di Riau untuk melakukan PSU dan PSL ke KPU Riau. "Ada 112 TPS yang kita rekomendasikan ke KPU," kata Rusidi Rusdan, Jumat (19/4/2019). 

Rekomendasi tersebut lanjut Rusidi, dikeluarkan setelah melalui verifikasi dan pengumpulan data hasil pengawasan Pengawas TPS se Riau. Kemudian kata dia, hasil pengawasan itu kemudian dikaji dan dibahas, tepat 2 hari setelah pencoblosan. "Dilakukan secara komfrehensif dengan melakukan rekapitulasi kejadian khusus serta permasalahan yang terjadi di seluruh TPS di Provinsi Riau," sebutnya. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tiap tingkatan untuk merekapitulasi permasalahan yang terjadi di tiap TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019 lalu.

"Berdasarkan hasil pengumpulan permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau, sebanyak 26 TPS PSU dan 86 TPS PSL yang tersebar di 10 kabupaten/kota se Riau," tutur Rusidi.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan diantaranya pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, adanya Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga menjadi tidak sah dan adanya pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb"

"Batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU kabupaten/kota," terangnya. 

"Berdasarkan Pasal 373 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa batas waktu Pemungutan Suara Ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota." tambahnya. 

Kemudian dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa dalam hal pelaksanaan pemilu sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat (1), pasal 432 ayat (1), tidak dapat dilaksanakan di 40 persen jumlah provinsi dan 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

Berdasarkan data yang terangkum dalam laporan jajaran pengawas Pemilu untuk di Provinsi Riau terdapat sebanyak 2.816 Pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan dengan permasalahan surat suara yang telah habis.

"Kami menerima banyak sekali laporan dari pengawas Pemilu se Riau yang melaporkan banyaknya warga masyarakat se Provinsi Riau yang tidak bisa memilih karena kekurangan surat suara, maka kami kemudian melakukan rapat untuk membahas solusi demi menyelamatkan hak pilih warga negara dalam memberikan suaranya dalam pemilu 2019," pungkas Rusidi Rusdan. (***) 

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook