Eksepsi Mantan Sekda Dumai Ditolak

Hakim Perintahkan JPU KPK Hadirkan Saksi

Kamis, 09 Mei 2019 - 14:58 WIB   [36 Klik]

Hakim Perintahkan JPU KPK Hadirkan Saksi

Mantan Sekda Dumai M Nasir mendengarkan putusan sela majelis hakim.

PEKANBARU—Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak eksepsi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai M Nasir.

Itu disampaikan hakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH pada persidangan yang beragendakan putusan sela, Kamis (9/5).

“Menolak seluruh eksepsi terdakwa M Nasir dan menerima dakwaan JPU serta menyatakan sah demi hukum,” ucap hakim ketua.

Atas ditolaknya eksepsi mantan Sekda Kota Dumai itu, majelis hakim selanjutnya memerintahkan JPU KPK Feby Dwiandospendy SH dan rekannya untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidang pembuktian terhadap terdakwa M Nasir.

Memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi pembuktian untuk terdakwa,” terang hakim ketua sambil mengetuk palunya pertanda sidang ditutup.

Dalam perkara ini, ada seorang terdakwa lainnya. Dia adalah Hobby Siregar, Direktur Utama (Dirut) PT Mawatindo Road Construction (MRC). PT MRC merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut pada tahun 2013-2015. Hobby tidak mengajukan eksepsi.

Saat perkara ini terjadi, M Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. M Nasir dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.

Yang mana, dalam dakwaan JPU KPK, terdakwa M Nasir telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp2 miliar. Sedangkan terdakwa Hobby Siregar, disebut telah memperkaya diri atau perusahaannya sebesar sebesar Rp40.876.991.970,63.

Akibat perbuatan keduanya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar.

Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook