300 Perusahaan Kelola Hutan Secara Ilegal

Jumat, 10 Mei 2019 - 15:45 WIB   [37 Klik]

300 Perusahaan Kelola Hutan Secara Ilegal


PEKANBARU—Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mencatat, sampai saat ini ada 300 perusahaan di Riau yang mengelola hutan secara ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo, Jumat (10/5) siang. ‘’Sampai saat ini mereka terus beroperasi mengelola hutan di Riau, tanpa membayar pajak,’’ ungkap Okto.

Melihat fenomena ini, tanpa adanya tindakan yang nyata dan mengena. Maka, sebut Okto, pihaknya menginisiasi petisi ‘’Ayo tandatangani petisi ini untuk mendesak agar Pemprov Riau segera menertibkan perusahaan sawit ilegal’’.

Okto menjelaskan, jika tidak segera ditindak tegas ratusan perusahaan itu. Maka, kekayaan alam Riau akan habis secara sia-sia, tanpa bisa dinikmati oleh generasi penerus dikemudian hari.

‘’Mereka itu perusahaan sawit dan perusahaan lainnya, beroperasi tanpa memberikan andil seperti pajak. Jadi hutan habis tanpa ada feadback nya ke masyarakat Riau,’’ terangnya.

Dari data yang dirangkum Jikalahari, menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 1 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Hasil verifikasi tim KPK atas laporan Pansus DPRD Riau menemukan seluas 1,8 juta ha korporasi sawit ilegal.

‘’Dalam catatan kami ada 1.8 juta hektar perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasai masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin,’’ kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru 2 April 2019.

Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sebelumnya, Panitia khusus (Pansus) monitoring lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau pernah laporkan 190 perusahaan kelapa sawit terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp24 triliun, baru Rp9 triliun yang mengalir ke kas Negara.

‘’Kita semua pasti ingat betapa setiap tahunnya, masalah asap dari kebakaran hutan selalu menghantui warga masyarakat Riau. Kebun-kebun sawit yang dikuasai oleh perusahaan secara ilegal ini punya dampak yang sangat buruk terhadap upaya perbaikan tata kelola hutan,’’ katanya.

‘’Oleh karena itu, kami dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) sangat mendukung inisiatif dari KPK dan DPRD yang mendesak agar Pemprov Riau segera menertibkan perusahaan sawit tanpa izin di Riau,’’ imbuhnya.

Menurutnya, upaya penertiban tersebut dapat dilakukan melalui pendataan ulang perusahaan tanpa izin yang menguasai lahan di Riau, dan memberi sanksi bahkan kalau perlu mencabut izin perusahaan yang terbukti membuka lahan sawit tanpa izin.

Pemprov Riau, dalam hal ini Gubernur Riau, tidak perlu ragu karena upaya ini didukung oleh KPK, DPRD dan Masyarakat. Ayo tandatangani petisi ini untuk mendesak agar Pemprov Riau segera menertibkan perusahaan sawit ilegal.

Petisi ini, lanjut Okto akan diserahkan ke KPK, DPRD dan Masyarakat dan Gubernur Riau. Setelah terkumpul sebanyak 50 tandatangan.

‘’Setelah mencapai target, kita berharap gubernur segera mengambil tindakan dengan mengambil alih hutan tersebut lebih,’’ harap Okto.

Petisi itu, sebut Okto baru dibuat Kamis (9/5) ini. Ia mencatat, saat ini sudah ada 165 orang yang telah menandatangani. =MX9



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook