Jaksa Susun Rendak 4 Mantan Pejabat BRK

Selasa, 14 Mei 2019 - 14:44 WIB   [20 Klik]

Jaksa Susun Rendak  4 Mantan Pejabat BRK


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah menyusun berkas perkara empat tersangka dugaan kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-dalu, Rokan Hulu (Rohul).

Penyusunan dalam rangka rencana dakwaan (rendak) Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kan belum. Kemarin itu ditahan dalam proses P-21 (berkas dinyatakan lengkap),” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan

Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Senin (13/5). “Jadi saat ini tim (jaksa) masih melakukan penyusunan berkas perkara dan rendak,” sambungnya.

Tersangka dalam kasus ini adalah Ardinol Amir, mantan Kepala Capem BRK Dalu-dalu serta tiga mantan bawahananya dengan jabatan analis kredit yakni Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia.

Keempatnya telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kota Pekanbaru pada Kamis (9/5) lalu.

Terhadap perkara ini, masih ada seorang tersangka lainnya. Dia adalah Muhammad Dhuha. Terhadap Dhuha, berkas perkaranya telah dikembalikan lagi oleh jaksa peneliti ke pihak penyidik. Diyakini, pengembalian itu terkait dengan kondisi M Dhuha yang mengalami gangguan jiwa berat.

Untuk diketahui, perbuatan para tersangka terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Di mana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur.

Umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerja sama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Kacapem BRK Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit.

Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit.

Kerugian negara diduga mencapai Rp32 miliar, di mana sejauh ini diketahui belum ada pengembalian kerugian negara.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook