Terdakwa Ngaku Beri Mantan Ketua Komisi E Rp20 Juta

Selasa, 14 Mei 2019 - 15:47 WIB   [114 Klik]

Terdakwa Ngaku Beri Mantan Ketua Komisi E Rp20 Juta


PEKANBARU—Mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Riau Mislan mengaku pernah memberikan uang kepada Masnur, mantan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, sebanyak Rp20 juta.

Hal ini dikatakannya dalam persidangan lanjutan dugaan korupsi kegiatan sarana dan prasarana kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (14/5).

Dalam perkara ini, Mislan merupakan terdakwa bersama Abdul Harris. Yang mana, pada proyek yang dikerjakan tahun 2016 itu, Mislan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Sedangkan Abdul Harris, merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam sejumlah kegiatan di proyek itu.

‘’Saya ada kasi uang ke Masnur (Ketua Komisi E DPRD Riau tahun 2016) sebanyak Rp20 juta,’’ ucap Mislan saat menanggapi kesaksian Peri Parlin dan Zulfahman yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Pernyataan Mislan itu, terkait uang yang dipinjamnya kepada saksi Peri Parlin dan Zulfahman. Dalam persidangan itu, JPU Kejari Pekanbaru menghadirkan beberapa orang saksi yang merupakan pihak rekanan dalam kegiatan proyek Dispora tersebut.

‘’Uang itu (Rp20 juta) untuk fee pak Masnur. Dia (Masnur) minta-minta sama saya. Makanya saya minjam uang sama saksi (Zulfahman),’’ terangnya.

Terkait dengan pernyataan Mislan itu, hakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, menanyakan hal permintaan uang tersebut kepada terdakwa Mislan. Yang mana, dalam persidangan sebelumnya, Masnur telah bersaksi.

‘’Masnur kan kemarin sudah bersaksi. Katanya kemarinkan dia tidak ada nitip-nitip (kontraktor dan paket pekerjaan proyek). Kok sekarang terdakwa malah mengatakan Masnur ada minta fee,’’ tanya hakim ketua kepada terdakwa Mislan.

‘’Kalau titip pihak rekanan atau paket kegiatan, memang tidak ada yang mulia. Tapi pak Masnur ini minta-minta fee-nya kepada saya,’’ jawab Mislan.

Untuk diketahui, dalam persidangan itu, JPU Kejari Pekanbaru menghadirkan 7 orang saksi kepersidangan. Ke 7 saksi itu merupakan pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek Sarana dan Prasarana di Dispora Riau.

Dalam persidangan sebelumnya, Masnur bersaksi untuk terdakwa Mislan dan Abdul Harris. Yang mana dalam kesaksiannya, Masnur mengatakan tidak ada usulan penambahan kegiatan tersebut dari Komisi E DPRD Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, Masnur juga mengaku tidak ada perusahaan titipan darinya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Terungkapnya adanya dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2016. Yang mana, BPKP Provinsi Riau pernah melakukan audit.

Dalam hasil audit itu, didapati kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar. Atas hal itu, Dispora Riau diberi waktu untuk menyelesaikannya, dengan berkoordinasi bersama Inspektorat.

Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Dispora Riau dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebesar Rp21 miliar.

Anggaran sebesar itu diketahui dipecah-pecah dalam beberapa proyek dengan dilakukan penunjukan langsung (PL). Dengan banyak proyek yang dipecah, dimungkinkan adanya beberapa orang PPTK, yaitu Abdul Haris, Joko Suyono, Heriza, dan Yosian Yacoob.

Dari empat PPTK itu, baru Abdul Haris yang ditetapkan sebagai tersangka, sisanya masih berstatus saksi. Dalam perkara ini, pihak Kejati Riau juga telah menyelamatkan uang atas kerugian negara.

Setidaknya, sudah ada Rp2 miliar uang yang dikembalikan ke kas negara. Pada proses penyelidikan dikembalikan sebanyak Rp1,6 miliar. Uang ini langsung disetor ke kas daerah. Pada proses penyidikan, dikembalikan sebanyak Rp500 juta.

Sementara hasil temuan BPK terhadap kegiatan Dispora Riau tahun 2016 dimana dinyatakan ada kelebihan bayar senilai Rp3,6 miliar.

Terhadap para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, Jo Pasal 12 huruf (i) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook