Dugaan Money Politik Naik ke Penyidikan

Rabu, 15 Mei 2019 - 15:21 WIB   [25 Klik]

Dugaan Money Politik Naik ke Penyidikan

Ketua Bawaslu Inhu Dedi Risanto saat penghitungan ulang suara salah satu caleg dalam rapat pleno KPU Inhu.

INHU—Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sudah sepakat untuk menaikkan kasus dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh caleg Gerindra di Dapil IV Inhu ke tingkat penyidikan.

Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya mengungkapkan, kesepakatan itu diperoleh pada saat rapat SG dua pada Selasa (14/5) malam, yang melibatkan unsur Bawaslu Inhu, Polres Inhu, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu.

“Sentra Gakkumdu sudah sepakat dalam rapat yang digelar pukul 21.00 WIB semalam bahwa kasus dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan caleg Gerindra dinaikkan ke tingkat penyidikan,” ungkap Dedi, Rabu (15/5).

Dedi menerangkan, rapat SG dua tersebut sudah sesuai dengan aturan 14 hari kerja semenjak kasus tersebut dilaporkan oleh Misriono. Kasus dugaan politik uang tersebut dilimpahkan ke Polres Inhu pada Rabu (15/5).

Sejumlah berkas yang akan dilimpahkan antara lain uang tunai Rp100 ribu, alat peraga kampanye (APK) berupa kartu nama caleg, dan hasil klarifikasi yang telah diproses oleh Sentra Gakkumdu Inhu.

“Pelimpahan kita lakukan hari ini paling lambat pukul 21.00 WIB (Rabu) malam nanti,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan, sesuai aturan masa waktu penyidikan di tingkat kepolisian hanya 14 hari. Selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan ke tingkat kejaksaan.

Terkait penetapan tersangka, Dedi berkata hal tersebut bukan wewenang Bawaslu Inhu.

Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada tersangka dalam dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh caleg Gerindra Dapil IV Inhu tersebut.

Dijelaskannya juga, sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terlapor dalam kasus ini atas nama Editrias Prananda terancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta.

Sementara itu, Sentra Gakkumdu Inhu saat ini masih memproses dugaan penggelembungan suara caleg PPP Dapil satu Inhu.

Dedi berkata batas waktu penanganan di Sentra Gakkumdu hanya sampai Jumat (17/5).

Namun sangat disayangkan, bahwa caleg PPP berinisial DN dan SU yang merupakan saksi dalam kasus ini tidak pernah datang untuk memenuhi undangan Sentra Gakkumdu.

“Sudah kita undang tiga kali agar bisa hadir untuk diminta keterangannya terhadap kasus ini, namun yang bersangkutan tidak pernah datang,” tutupnya singkat. =MX21



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook