Layanan Pengaduan Masyarakat Diharap Dapat Cegah Korupsi

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:48 WIB   [32 Klik]

Layanan Pengaduan Masyarakat Diharap Dapat Cegah Korupsi

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama dan sosialisasi optimalisasi.

PEKANBARU—Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama dan sosialisasi optimalisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Riau, yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (21/5).

Kegiatan ini, sebagai upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Akses seluas-luasnya kepada masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Menurut Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, ini merupakan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik itu, sesuai Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya.

Pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik, dengan cara menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan,” kata Wagubri.

Menurut Edy, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

‘’Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik,’’ harapnya.

Keberadaan SP4N juga sangat diperlukan untuk mengetahui output dan outcome, serta saran dari pengguna layanan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

‘’Nantinya, bentuk sarana pengaduan bisa berupa loket, kotak saran, email, telepon, sms atau sarana komunikasi lainnya,’’ ujarnya.

Pembentukan, pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat juga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ia mengakui, bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi.

‘’Di sini lah, tujuan SP4N ini dibentuk, yaitu supaya penyelenggara pelayanan publik dapat mengoptimalisasikan pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik,’’ tuturnya. =MX9



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook