Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:53 WIB   [43 Klik]

Raih WTP Lima Kali Berturut-turut


PEKANBARU—Suatu prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaporan keuangan. Di mana untuk tahun 2018 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini untuk yang ke lima kalinya secara berturut-turut.

 

Hal tersebut terkuak dari penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 yang disampaikan oleh Ketua BPK Provinsi Riau, T Ipoeng Andjar Wasita dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (20/5).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Riau, Septina Primawati diikuti oleh Wakil Ketua, Sunaryo dan Kordias Pasaribu. Pihak Pemprov langsung dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi.

Turut juga hadir Forkopimda, anggota DPRD Riau, sejumlah kepala OPD dan undangan. Berdasarkan pemeriksaan masih ditemukanpermasalahan-permasalahan dalam pengelolaan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertama, nilai penyertaan modal Pemprov pada enam BUMD belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan publik.

Kedua, pengelolaan belanja hibah uang dan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat belum tertib.

Ketiga, aset tetap yang bersumber dari hibah Kemendikbud Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Keempat, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan belum memadai.

Kelima, belanja perjalanan dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Keenam, kekurangan volume dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung dan bangunan pada beberapa OPD.

‘’Berdasarkan Undang undang No 15/2014, pemerintah wajib menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima ke BPK,’’ jelasnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Riau, Syamsuar saat dikonfirmasi menyebutkan, Pemprov akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari BPK tersebut. Ditargetkan dalam kurun waktu yang diberikan 60 hari setelah penyerahan akan dirampungkan.

‘’Setelah ini akan kita sampaikan pada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dan segera kita sampaikan ke BPK,’’ sebutnya optimis. =mx9/rpg



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook