Baru SPDP, Berkas Perkara Belum

Anggota DPRD Rohul Dilaporkan Kasus Penggelapan

Selasa, 28 Mei 2019 - 16:06 WIB   [49 Klik]

Anggota DPRD Rohul Dilaporkan Kasus Penggelapan


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau diketahui telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polda Riau, dalam perkara penggelapan dengan terlapor anggota DPRD Rohul, Sari Antoni.

‘’SPDP-nya sudah kita terima dan sudah ditunjuk dua orang jaksa peneliti, yang nantinya akan meneliti berkas perkara, jika berkasnya sudah dilimpahkan penyidik ke Kejati,’’ ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH.

Meskipun sudah terima SPDP, dilanjutkan Muspidauan, pihaknya hingga kini belum ada menerima berkas perkara yang nantinya akan diteliti oleh jaksa peneliti.

‘’Baru SPDP saja, berkas belum. SPDP kita terima tanggal 19 Maret kemarin,’’ lanjutnya.

Berdasarkan SPDP itu, dugaan tindak pidana penggelapan itu, diduga dilakukan oleh Sari Antoni, yang kala itu merupakan Ketua Koperasi Karya Perdana.

Peristiwa penggelapan itu, berawal ketika Sari Antoni melakukan kerjasama dan membuat perjanjian kerjasama tanggal 19 Juni 2003 untuk pembangunan kebun kelapa sawit di lahan/ tanah yang bersumber dari Koperasi Sejahtera Bersama, berlokasi di Desa Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rohil.

Lahan dan tanah tersebut diklaim sebagai hak ulayat para Pucuk Suku. Saat itu lahan tanah tersebut statusnya kawasan hutan berdasarkan penunjukan tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK Menhut No 173 tanggal 8 Juni 1988.

Kini, status penggunaan lahannya berdasarkan SK Menhut Nomor 903 tanggal 7 Desember 2016 dibuatkan alas haknya berupa Surat Keterangan Tanah sebanyak 551 eksemplar. Untuk lahan seluas 1102 hektare menggunakan atas nama pemiliknya Afalah anak kemenakannya.

Bahwa Sari Antoni selaku Ketua Koperasi Karya Perdana membuat kerjasama dengan PT Torganda selaku bapak angkat. Sejak saat itu, mulai tahun 2005 PT Torganda mengerjakan, membiayai semua pembangunan kebun sawit di lahan tersebut.

Dan sejak mulai panen tahun 2009 hingga masalah ini dilaporkan ke polisi, PT Torganda selalu memberikan hak atas nama Koperasi Karya Perdana. Selanjutnya Sari Antoni tidak menyerahkan sebagian besar hak atas nama koperasi berupa uang sebagai mana pasal 372 KUHP. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook