Tika Bisono Miris Rekrutmen KPPS Asal-asalan

Rabu, 29 Mei 2019 - 10:03 WIB   [26 Klik]
Redaktur : Oce E Satria

Tika Bisono Miris Rekrutmen KPPS Asal-asalan

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Tutung Suryadi, petugas KPPS Jakarta yang meninggal. [Foto:Antara]

KORANMX.COM, JAKARTA -- Kematian 500-an petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019 harus dievaluasi.

Setidaknya dengan evaluasi disertai investigasi menyeluruh, Indonesia akan memiliki data-data dan pencarian solusi untuk Pemilu-Pemilu mendatang.

“Setuju harus dilakukan evaluasi. Juga perlu dilakukan investigasi atas peristiwa-peristiwa meninggalnya para petugas KPPS itu. Sebab, saya sendiri menyaksikan, paling tidak ada tiga hal utama yang tidak dijalankan. Yaitu, proses rekrutmen petugas KPPS yang tidak baik, operasional dan kerja-kerja mereka yang tidak menerapkan standar yang jelas dan logistik yang tidak memadai,” tutur psikolog Universitas Indonesia, Tika Bisono di Jakarta.

Tika mengaku miris dengan proses rekrutmen petugas KPPS yang asal-asalan. Seharusnya, menurut dia, setiap calon petugas KPPS itu terlebih dahulu dilakukan screening test kesehatan. Sebab, kerja petugas KPPS tidak sama dengan pemilu terdahulu.

"Yang sekarang kan ada berlembar-lembar kertas suara yang harus mereka urusi, dengan jumlah pemilih per TPS yang ratusan orang. Itu sangat menguras energi dan bisa menyebabkan kelelahan. Apalagi, jika petugas KPPS itu ternyata ada yang sudah mengalami sakit sebelumnya, namun dipaksakan, ya fatal jadinya," terang Tika.

Ia yakin jika melewati test dalam tahapan perekrutan, akan bisa diminimalisir petugas yang memiliki penyakit bawaan atau kondisi fisik kurang fit. Termasuk dalam proses kerja-kerjanya, menurut dia para petugas KPPS jangan memaksakan diri.

"Kalau sudah letih ya jangan dipaksakan. Beristirahatlah. Jangan diteruskan, jangan sampai rontok. Penyakit bawaan yang ada bisa jadi makin parah dan bisa mengancam nyawa,” ujarnya.

Tika juga setuju agar dilakukan wawancara satu per satu dengan keluarga korban, untuk mengetahui latar belakang dan riwayat kesehatan masing-masing petugas.

“Tetapi investigasi dan wawancara kepada keluarga saja, tak perlulah harus dibuka lagi jenazah dari kuburan. Kalau mau tanya ya tanya siji-siji, tanya keluarganya,” pintanya.

Kemudian, dalam proses kerja selama bertugas, seharusnya pihak-pihak yang berwenang termasuk keluarga masing-masing petugas KPPS ikut mengawasi.

“Ya bisa ditanyakan apakah sudah makan, apakah cukup minum, apakah ada snack, apakah cukup istirahat, apakah ada tenaga medis di sekitar tempat mereka bertugas dan seterusnya. Itu semuanya tidak dipersiapkan dan tidak ada,” ujarnya.

“Sedangkan anak sekolah saja hendak mau camping kegiatan Pramuka, misalnya, orang tua atau keluarganya betul-betul mempersiapkan kebutuhan dan hal-hal teknis dan segala persiapan yang diperlukan. Masa untuk Pemilu begini tidak ada perhatian dan persiapan yang memadai?" kritiknya.

 

Catatan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat beberapa temuan terkait investigasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sakit.

Di antaranya faktor kelalaian dengan menurunkan standar regulasi persyaratan petugas KPPS.

"Dari penyalahgunaan narkoba dari yang semula berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit atau puskemas bisa diganti dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Padahal, lanjut dia, sebagaimana ketentuan pasal 72 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Pasal 36 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 36 Tahun 2018 mengatur bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah 'mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika'.

Dengan demikian, syarat untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu adalah orang yang betul-betul sehat dinyatakan oleh dokter.

Komnas HAM juga menemukan belum adanya komitmen yang kuat dari negara. Itu terlihat ketika penempatan para KPPS, PPS, pengawas dan petugas keamanan hanya sebatas petugas volunteristik. Imbasnya, perspektif perlindungan terhadap mereka menjadi lemah.

Kemudian terkait proses rekrutmen terutama dalam hal usia hanya mempersyaratkan minimal 17 tahun, sedangkan batas usia maksimal tidak diatur.

"Dengan demikian situasi ini menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap penyelenggara sebab usia rata-rata yang meninggal dari data Komnas HAM di atas 40 tahun," tutur Taufan.

Komnas HAM juga menemukan pengabaian perlindungan kesehatan terhadap anggota KPPS dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019.

"Sehingga mereka ketika bermasalah secara fisik tidak mendapat prioritas penanganan, tidak memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga berdampak pada pembiayaan untuk berobat secara mandiri," paparnya.

Sebagian kecil dicover BPJS dan ada limitasi pembiayaan.

"Implikasinya pelayanan terbatas dan akhirnya meninggal dunia, petugas sakit juga belum ada upaya penggantian biaya," bebernya.  ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook