Korupsi Pembangunan Drainase Paket A

Jaksa dan 3 ASN Sama-Sama Terima

Kamis, 30 Mei 2019 - 16:21 WIB   [77 Klik]

Jaksa dan 3 ASN  Sama-Sama Terima


PEKANBARU—Tiga orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) pun juga menerima hasil putusan tersebut.

ASN yang dimaksud adalah Ichwan Sunardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rio Amdi dan Windra Saputra selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

Mereka kini telah berstatus terpidana dalam perkara korupsi pembangunan atau proyek Drainase Paket A Kota Pekanbaru, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta.

“Setelah menyatakan pikir-pikir pasca pembacaan putusan itu, kami akhirnya menerimanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh ketiganya (Ichwan, Rio dan Windra),” ucap Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru Yuriza Antoni SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Kamis (30/5).

Diterimanya putusan tersebut, dilanjutkan Yuriza, karena hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tidak jauh dari tuntutan hukuman yang diberikan oleh JPU. “Vonis hakim tidak jauh dari tuntutan JPU. Makanya kami bisa terima vonis hakim,” lanjutnya.

Untuk diketahui, oleh majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, ketiga ASN itu dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang mana, Ichwan Sunardi divonis pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan (16 bulan). Dirinya juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider 3 bulan. Sedangkan Rio dan

Windra divonis masing-masing dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan). Keduanya juga dibebankan membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan badan.

Sebelumnya, oleh JPU, Ichwan Sunardi, Rio Amdi dan Windra Saputra dituntut dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 8 bulan. Mereka juga dibebankan membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta, atau subsider 6 bulan kurungan badan.

Sedangkan terhadap 2 orang pesakitan lainnya, yakni Direktur PT Sabarjaya Karyatama Sabar Jasman dan konsultan pengawas CV Siak Pratama Engineering Iwa Setiady, akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, atas vonis majelis hakim yang menguatkan tuntutan JPU.

Dugaan rasuah ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Saat itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau melakukan pembangunan drainase di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A. Gorong-gorong itu dibangun di sepanjang jalan dari simpang Jalan Riau hingga simpang Mal SKA Pekanbaru. Adapun pagu paket sebesar Rp14.314.000.000 yang bersumber dari APBD Riau tahun 2016.

Pekerjaan itu berdasarkan surat perjanjian kontrak tanggal 21 September 2016 dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp11.450.609.000 yang dilaksanakan oleh PT Sabarjaya Karyatama. Terhadap pekerjaan tersebut rekanan telah menerima pembayaran 100 persen.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.523.979.195. Angka itu berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP Provinsi Riau tanggal 18 September 2018.

Terkait angka kerugian negara itu, sampai saat ini pihak kejaksaan belum ada menerima pengembalian kerugian negara dari para pesakitan tersebut. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook