Kejari Kuansing Bidik Dugaan Korupsi di Sektor Perkebunan

Kamis, 30 Mei 2019 - 16:30 WIB   [124 Klik]

Kejari Kuansing Bidik Dugaan Korupsi di Sektor Perkebunan


PEKANBARU—Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) kini tengah membidik kasus dugaan korupsi di sektor perkebunan yang bermasalah. Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kuansing Kicky Arityanto SH.

"Iya, sedang konsen (konsentrasi) kasus (korupsi) di sektor perkebunan, yang melibatkan pelaku usaha di Kabupaten Kuansing," ucapnya.

Terkait hal ini, dilanjutkannya, pihak sudah melakukan penyelidikan. Adapun langkah awal yang dilakukan pihaknya yakni, pengumpulan data yang berkaitan dalam sektor perkebunan.

"Jadi, dugaan korupsi di sektor perkebunan ini ada beberapa faktor. Di antaranya, jual beli lahan yang masuk dalam kawasan hutan, pajak perkebunan dan izin usaha perkebunan," terangnya.

Ditambahkannya, pihaknya pun sudah mengantongi para pelaku usaha yang 'nakal' dalam sektor perkebunan di Kabupaten Kuansing. Namun, dirinya belum bisa membeberkannya ke awak media.
"Nanti dululah, masih penyelidikan," tambahnya.

Untuk diketahui, sebagian besar Kabupaten Kuansing dikelilingi oleh area perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya perusahaan, perkebunan kepala sawit di Kabupaten Kuansing juga dikuasai oleh perorangan. Diduga luasannya mencapai ribuan hektar.

Tidak sampai di situ, pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Kuansing juga diduga tidak memiliki izin usaha perkebunan, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Terindikasi juga, bahwa para pelaku usaha di sektor perkebunan, 'bermain' dengan oknum di instansi terkait, yang khusus mengurus pertanahan. Dugaan permainan itu untuk menghindari pajak dan retribusi lainnya, dilakukan pemecahan lahan ribuan hektar menjadi banyak pemilik.

Hal di atas dilakukan untuk mengakali Permentan No 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang kemudian diubah No 29 Tahun 2016.

Dalam aturannya, lahan perkebunan yang luasnya lebih dari 25 hektar, wajib mengurus HGU. Namun, banyak pelaku usaha yang 'bermain', agar lahan perkebunan yang ribuan hektar itu, masih SHM. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook