Diduga Korupsi Rp1,4 Miliar

Kades Sungai Solok Ditahan

Kamis, 04 Juli 2019 - 16:46 WIB   [629 Klik]

Kades Sungai Solok Ditahan

Kades Sei Solok AH didampingi penasihat hukumnya diperiksa penyidik Tipikor Polres Pelalawan.

PANGKALANKERINCI—Tim penyidik Tipikor Satuan Reskrim Polres Pelalawan akhirnya menahan Kepala Desa (Kades) Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan berinisial AH, Rabu (4/7) malam.

Ia diduga korupsi dana Anggran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp1,4 miliar.

Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan SIK ketika dikonfirmasi Pekanbaru MX melalui Paur Humas Ipda Leonardo Sitanggang SH membenarkan adanya penahanan Kades Sungai Solok dalam kasus dugaan korupsi APBDes tersebut.

“Tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB, hingga malam hari. Untuk mempermudah proses penyelidikan sementara, dilakukan penahanan di rutan Polres,” ujar paur Humas.

Kasus dugaan korupsi APBDes Sungai Solok berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1,8 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp1,7 miliar pada tahun 2017-2018. Total anggarannya sebesar Rp3,5 miliar.

Namun kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan khusus inspektorat Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1.440.775.692. Atas temuan itu penyidik Tipikor Polres Pelalawan usai memeriksa saksi dan ahli.

Akhirnya, oknum kades di wilayah Pelalawan pesisir itu ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tipikor Polres.

“Karena pertimbangan jarak lokasi tempat tinggalnya jauh di daerah perairan dan takut menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah proses penyelidikannya, jadi dilakukan penahanan 20 hari ke depan,” tutur Leonardo.

Kades Sungai Solok AH yang ditemui Pekanbaru MX saat istirahat pemeriksaan mengaku telah pasrah atas kasus yang menimpa dirinya.

“Garis tangan kita sudah ada yang menentukan. Walau telah bekerja dengan baik, tapi masih ada masalah. Saya pasrahkan pada yang di atas,” ungkap Kades Sungai Solok.

Diakui AH, saat pengerjaan proyek semenisasi jalan yang bersumber dari APBDes dua kali tahun anggaran 2017 dan 2018 itu, kurangnya perencanaan dan pengawasan sehingga pengerjaan tidak rampung.

“Saya berharap kesalahan ini bukan saja dibebankan pada saya, karena ada bagian Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan pengawas, bagian perencanaan serta bawahan di desa. Mereka harus juga bertanggungjawab dan ada menikmati hasilnya. Semoga polisi bisa mengembangkannya,” tegasnya. =MX14



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook