Dugaan Korupsi Kredit Macet

Direktur PT PER Diperiksa

Kamis, 04 Juli 2019 - 16:50 WIB   [215 Klik]

Direktur PT PER Diperiksa


PEKANBARU—Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Rudi Alfian Umar menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada bidang Pidana Khusus (Pidsus), Rabu (3/7). Ini terkait penyidikan dugaan korupsi kredit macet di perusahaan plat merah tersebut.

“Benar, yang bersangkutan kita periksa kemarin,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru Yuriza Antoni SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX.

Rudi diperiksa oleh jaksa penyidik atas statusnya sebagai saksi. Bahkan, dua orang lainnya turut diperiksa di hari yang sama. Yakni, Kasir PT PER Yuli Rizki dan seorang Ketua Kelompok UMKM, Irawan Saryono. “Dua orang lainnya juga berstatus saksi,” terangnya.

Dalam dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu, kata Yuriza Antoni, pihaknya masih terus melakukan penyidikan. Hingga saat ini, jaksa belum ada melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

“Tersangka belum. Nanti kalau semua saksi sudah diperiksa dan alat bukti sudah lengkap, baru kita lakukan gelar perkara penetapan tersangkanya. Karena dalam gelar perkara itu nanti terlihat, siapa orang yang bertanggungjawab dalam perkara ini,” lanjutnya.

Selama kasus ini diselidiki, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya. Mereka adalah pejabat dan mantan yang pernah bekerja di PT PER. Di antaranya, mantan direktur utama, direktur, manager kredit, komite kredit, analis dan satuan pengawas internal (SPI) PT PER.

Tak hanya itu, 10 orang pedagang juga pernah dimintai keterangannya. Kredit macet ini dilaporkan oleh manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru. Kredit yang diusut adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.

Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan itu ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet.

Dimana, penggunaan fasilitas kredit yang diterima dua mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha. Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER atau digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya.

Perkara ini ditingkatkan ke penyidikan pada pada 31 Mei 2019 dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani Kepala Kejari Pekanbaru. Pada tahap penyelidikan, penyelidik sudah memeriksa tujuh orang dari PT PER dan pihak swasta. =mx10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook