Aspirasi soal Banjir Tak Digubris

Walhi Sebut Wako dan DPRD Tak Bekerja

Kamis, 04 Juli 2019 - 16:59 WIB   [33 Klik]

Walhi Sebut Wako dan DPRD Tak Bekerja


PEKANBARU—Tak kunjung digubris, Koalisi Sedia Payung (KSP) yang juga tergabung dalam Walhi Riau bersama mahasiswa kembali melakukan aksi turun ke jalan tepatnya di depan Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (4/7).

Aksi belasan massa ini menuntut agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini wali kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru bertanggungjawab atas musibah banjir yang melanda Kota Pekanbaru hingga sampai menelan korban jiwa beberapa waktu lalu.

Ada beberapa tuntutan yang kembali disuarakan oleh Koalisi Sedia Payung, di antaranya meminta wali kota meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekanbaru dan keluarga korban yang meninggal akibat banjir.

Kemudian meminta DPRD Kota Pekanbaru memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi. Kemudian meminta DPRD Kota untuk mengaudit izin mendirikan bangunan (IMB) dan menindak pemilik bagunan yang melanggar aturan.

Mendesak DPRD Pekanbaru membentuk tim Pansus Tata Ruang Kota. Tidak hanya itu, KSP juga meminta dilakukan perbaikan drainase secara berkala serta melakukan peremajaan sungai dan waduk.

‘’Ini aksi lanjutan karena aksi minggu yang lalu tidak digubris sama sekali, kami menilai ini membukti bahwa Walikota dan DPRD tidak bekerja, dan tidak ada sikap yang tegas dari DPRD terhadap wali kota,’’ Kata Septian, Korlap Aksi.

Septian juga menyampaikan,seharusnya Pemerintah Kota sudah menyiapkan program jangka pendek seperti mengajak warga bersama aparat setempat untuk membersihkan saluran parit-parit serta mendata bangunan yang berada di jalan Soebrantas untuk memastikan sumur resapan dan jalur dreinase tidak tertimbun beton.

Sementara itu, Fandi Rahamn Deputi Walhi Riau, mengatakan Pemerintah Kota seharusnya sudah punya peta rawan genangan dan banjir agar masyarakat terhindar dari genangan dan banjir itu. ‘’Dengan adanya peta rawan genangan dan banjir ini dinas terkait bisa mengambil tindakan dan memastikan tidak ada genangan lagi,’’ Kata Fandi Rahman.

Tidak hanya itu, menurut Fandi Implementasi Perda Kota Pekanbaru tentang Sumur Resapan juga tidak dilakukan dengan baik, terlihat dari ketiadaan sumur resapan dibanyak bangunan yang menutup lahannya dengan perkerasan, beton ataupun aspal.

‘’Pemerintah harus menindak tegas pemilik bangunan yang tidak taat aturan. Tidak hadirnya pemerintah dalam penyelesaian genagan dan banjir ini merupakan contoh yang buruk selama dua periode Firdaus memimpin. Kealpaan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah Firdaus serius atau tidak menjadi wali kota lagi,’’ pungkas Fandi Rahman, Deputi Direktur Walhi Riau. =MX11



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook