Praperadilan Aktivis Dabson

Kapolri dan Jaksa Agung Turut Menjadi Tergugat di PN Bangkinang

Minggu, 07 Juli 2019 - 22:10 WIB   [852 Klik]
Reporter : Aulia
Redaktur : Raja Mirza

Kapolri dan Jaksa Agung Turut Menjadi Tergugat di PN Bangkinang


KORANMX.COM, BANGKINANG--Praperadilan penangkapan dan penahanan aktivis Dabson, yang akan digelar Senin (8/7/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang ternyata Kapolri dan Jaksa Agung turut menjadi tergugat. 

Hal itu dibenarkan kuasa hukum penggugat, Fakhry Firmanto SH MH dan Beni Zairalata SH MH, Ahad (7/7/2019).

"Dalam surat yang kita lampirkan tersebut tertulis Cq Kapolri, Cq Kapolda Riau dan Polres Kampar. Begitu juga Cq Jaksa Agung, Cq Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri Kampar. Karena Institusi mereka," ucapnya. 

Terkait perkara ini lanjutnya, Dabson disangkakan melangar Pasal 160 KUHP dan 335 ayat 1 sub 2 KUHP. " Maka itu akan kita uji pasal tersebut melalui jalur hukum juga," katanya

‎Disebutkannya, tujuan praperadilan yang dilakukan ini adalah mengukur keprofesional kepolisian dalam menangani perkara Dabson. Karena di sana pihaknya melihat adanya ketidakprofesionalan dan non prosedural dalam penanganan perkara ini. 

"Tentunya untuk menguji, apakah pihak kepolisian salah dalam mengambil tindakan penangkapan dan penahanan," ucapnya.

Dengan melihat apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian dalam penetapan tersangka dan pasal yang dikenakan, kepolisian terlalu dini. 

"Sebab tidak ada bukti yang jelas tetang status penahanan Dabson," sebutnya. 

Ia juga menilai penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah. Sebab itu pihaknya meminta kepolisian dapat mengeluarkan Dabson. 

"Karena tidak pernah ada tindakan anarkis yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa tersebut, "ungkapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kampar, AKP Fajri membenarkan adanya surat panggilan untuk Polres Kampar pada Senin (8/7/2019). Di hari yang sama, Polres Kampar ada Wasrik Mabes Polri di Pekanbaru dan Polres Kampar dan sudah memberitahukan melalui surat ke pengadilan.

"Pada prinsipnya Polres Kampar siap menghadapi sidang Pra dan kita sudah sesuai prosedur dalam penerapanya. Nanti dilihat di pengadilan," ucap Fajri melalui pesan elektronik, Sabtu (06/07/2019). 

Sementara Kejari Kampar yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidum Sabar Gunawan Hasurungan SH membenarkan hal itu dan mereka turut menjadi tergugat II dalam praperadilan itu. 

"SPDP perkara itu sudah lama masuk, namun apakah perkara itu sudah P21 atau belum kita tidak bisa menjawab, karena itu wewenang dari JPU yang menangani," ungkapnya. 

Diketahui, penangkapan tersebut terkait aksi masyarakat Desa Koto Aman yang menutut pengembalian lahan seluas 1500 hektar, yang masuk dalam areal HGU PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). (***) 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook