Korupsi Hibah UIR, Penyedia Transportasi Diperiksa

Senin, 08 Juli 2019 - 16:28 WIB   [69 Klik]

Korupsi Hibah UIR, Penyedia Transportasi Diperiksa


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara mantan Pembantu Rektor (PR) IV Universitas Islam Riau (UIR) Abdullah Sulaiman, Senin (8/7). Abdullah

Sulaiman menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah penelitian di perguruan tinggi swasta tersebut, yang kini tengah diusut oleh pihak kejaksaan.

Kali ini saksi yang hadir dalam pemanggilan oleh jaksa yakni Endang Fahrulroji, pihak swasta yang menyediakan transportasi untuk penelitian Universitas Islam Riau (UIR) ke beberapa daerah..

“Benar, pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas tersangka,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi.

Endang diketahui merupakan pihak yang menyediakan jasa transportasi untuk membawa peneliti ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. “Infonya seperti itu. Tapi kan yang bersangkutan masih diperiksa. Nanti saya tanya sama penyidiknya,” tuturnya.

Penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari perkara yang pernah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada tahun 2015 lalu.

Saat itu, dua orang sudah dinyatakan bersalah di persidangan. Mereka yaitu Emrizal selaku bendahara penelitian dan Said Fhazli selaku sekretaris panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE). Keduanya divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Dalam proses penyelidikan lanjutan ini, sebanyak 12 orang telah diundang untuk diklarifikasi. Di antaranya, mantan Wali Kota Dumai Wan Syamsir Yus yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.

Berikutnya mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) di Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Taufik dan Rektor UIR Detry Karya serta dua terpidana, Emrizal dan Said Fhazli.

Saksi-saksi yang akan dipanggil itu, dilanjutkannya, diyakini tidak jauh berbeda dengan saksi yang pernah diperiksa untuk dua pesakitan sebelumnya. Pemeriksaan itu dilakukan guna menguatkan sangkaan terhadap peran Abdullah Sulaiman yang juga pernah menjabat selaku Wakil Rektor (WR) III UIR itu.

“Seluruh saksi terkait perkara itu. Yang mendukung pembuktian kita terhadap tersangka itu, akan kita panggil,” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru tersebut.

Penetapan Abdullah Sulaiman sebagai tersangka bukan hal yang mengejutkan. Pada persidangan terhadap dua pesakitan sebelumnya, pernah terungkap peran dia dalam perkara rasuah tersebut.

Salah satunya, Abdullah Sulaiman pernah memalsukan tanda tangan Zulhayati Lubis alias Atiek selaku General Manager (GM) Hotel Pangeran Pekanbaru dalam kwitansi nomor kas 1 April 2012, senilai Rp16.585.000.

Atas hal itu, Abdullah Sulaiman mengakuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang tertuang dalam surat pernyataan yang diteken Abdullah Sulaiman, tertanggal 29 November 2013.

Munculnya nama Hotel Pangeran dalam perkara itu bermula dari perjanjian antara pihak panitia penelitian UIR dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam kontrak pertama, dinyatakan pihak Hotel Pangeran akan menyiapkan kamar dan sejumlah akomodasi lainnya untuk keperluan penelitian selama 2 hari dan menginap selama 3 malam, senilai Rp16.585.000.

Beberapa hari berselang, Abdullah Sulaiman selaku ketua tim penelitian mendatangani Sales Manager Hotel Pangeran Lidya. Saat itu, Abdullah Sulaiman menyatakan adanya revisi kegiatan, di mana acara yang akan digelar itu, hanya satu hari dan menginap selama tiga malam. Dari kontrak pertama dengan revisi perjanjian terdapat selisih biaya sekitar Rp4 jutaan.

Belakangan diketahui, Abdullah Sulaiman tetap memasukkan angka Rp16.585.000 di dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan bukti kwitansi yang tanda tangan Atiek Lubis telah dipalsukannya.

Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2011-2012.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up.

Kedua terdakwa, Emrizal dan Said Fhazli, membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook