Kemendagri: Hormati Azaz Praduga Tak Bersalah Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis

Selasa, 09 Juli 2019 - 10:52 WIB   [634 Klik]

Kemendagri:  Hormati Azaz Praduga Tak Bersalah Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis


JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menegaskan jika Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dan Wakilnya masih memiliki hak sebagai kepala dan wakil kepala daerah walau menyandang status sebagai tersangka. Selasa (9/7/2019).

Hal ini diungkapkan setelah adanya gonjang-ganjing di tengah masyarakat Bengkalis terkait kejelasan status hukum yang di tetapkan oleh aparat penegak hukum kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis itu. Bahtiar dengan gamblang menyebut selagi belum di tahan dan menjadi terdakwa seorang kepala daerah dan wakilnya masih memiliki hak untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya sendiri.

Menurut Bahtiar hal itu sudah tertuang di dalam perundang-undangan yang ada di negara ini. Jadi pihaknya meminta kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis agar tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang agar menjalankan tugas-tugasnya dalam menggerakkan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan tentang permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh kedua kepala daerah yang berjuluk negeri junjungan tersebut, pihaknya menghimbau kepada semua elemen masyarakat yang ada agar mempercayakan aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Untuk itu semua  di minta agar menghormati azaz praduga tak bersalah demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

'' Selagi belum di tahan dan statusnya meningkat menjadi terdakwa, kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum masih memiliki hak untuk menjalankan roda pemerintahan. Baik itu menjalankan program yang sudah ada maupun membuat kebijakan strategis. Nah kita minta kepada semua pihak terutama masyarakat Bengkalis agar menghormati azaz praduga tak bersalah. Biar lah aparat penegak hukum yang memutuskan tentang status selanjutnya terhadap beliau berdua. Karena aparat hukum lah yang lebih tau tentang apa kelanjutan prosesnya,'' ujar Bahtiar.

Di ketahui sebelumnya, beberapa elemen masyarakat terutama kalangan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis sempat mempertanyakan proses penanganan kasus hukum Bupati Bengkalis dan Wabub Bengkalis yang sampai detik ini peningkatan dan penetapan status hukum kedua Pejabat Politik ini belum terang benderang pada publik.

Demi mendapatkan informasi status hukum Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkali dari aparat penegak hukum. Sejumlah kelompok mahasiswa bahkan menggelar demo di depan pagar kantor Bupati Bengkalis dan kantor DPRD Bengkalis pada beberapa waktu yang lalu.

Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi demo ini mendesak DPRD Bengkalis untuk menyurati KPK terkait proses hukum Bupati Bengkalis dan menyurati Polda Riau serta Mabes Polri terkait status hukum Wakil Bupati Bengkalis serta mempertanyakan sinergitas pemerintah Kabupaten Bengkalis antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) dan Legislatif.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan fungsi dewan atau wakil rakyat yang melemah dalam segi kebijakan dan pengawasan yang tidak berpihak kepada masyarakat. (MX17)



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook