Direktur CV PMR Dieksekusi, 3 Dokter Tahanan Kota

Selasa, 09 Juli 2019 - 16:05 WIB   [35 Klik]

Direktur CV PMR Dieksekusi, 3 Dokter Tahanan Kota


PEKANBARU—Yuni Efrianti dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) itu sebelumnya berstatus tahanan kota. Kini dirinya telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Perempuan, Kota Pekanbaru.

Yuni merupakan salah satu pesakitan dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad Riau, yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Selain dia, ada pesakitan lainnya, di antaranya tiga oknum dokter yang bertugas di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Mereka adalah dr Kuswan Ambar Pamungkas SpBP-RE, dr Weli Zulfikar SpB (K) KL dan drg Masrial SpBM. Juga, seorang bawahan Yuni, bernama Mukhlis.

Saat persidangan berlangsung, Yuni sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Pasalnya, dia menderita kanker payudara. Atas hal itu, majelis hakim mengabulkan permohonan pengalihan status penahanannya menjadi tahanan kota.

Seiring waktu, Yuni akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis 14 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu dibacakan majelis hakim pada bulan April 2019 lalu.

Atas putusan tersebut, baik Yuni maupun JPU sama-sama menyatakan menerima. Sehingga status perkara dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Perkara untuk Yuni Efrianti telah inkrah,” ujar Kepala Seksi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru Yuriza Antoni SH.

Terkait hal itu, beberapa waktu lalu JPU telah melayangkan surat eksekusi terhadap Yuni. Atas surat tersebut, Yuni pun mengindahkannya. Sehingga proses eksekusi bisa dilakukan.

“Yang bersangkutan (Yuni Efrianti) menyerahkan diri dan kita eksekusi ke Lapas Perempuan Pekanbaru,“ sebut mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Sementara terhadap pesakitan lainnya, seperti Mukhlis telah terlebih dahulu menjalani hukumannya. Dia juga dihukum dengan pidana penjara selama 14 bulan, denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp90 juta.

Sedangkan tiga terdakwa lainnya, yakni oknum dokter yang juga berstatus tahanan kota, proses eksekusinya belum dilakukan. Hal itu dikarenakan ketiganya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Pasalnya, mereka menolak vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada lembaga peradilan tingkat pertama itu.

Adapun vonis terhadap Welli Zulfikar yaitu penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp132 juta subsider enam bulan kurungan.

Masrial divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta subsider 6 bulan kurungan. Terakhir, Kuswan yang dijatuhi vonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Berdasarkan surat dakwaan, JPU menyebut perbuatan para terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam dengan cara membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral di RSUD Arifin Achmad Riau.

Dalam pembelian itu, pesanan dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktris CV PMR Yuni Efrianti  Selanjutnya dimasukkan ke bagian keuangan.

Setelah disetujui pencairan, bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan melalui BRI Jalan Arifin Achmad. Setelah itu, Yuni Efrianti melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen.

Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF bedah yakni saksi Firdaus. Tindakan terdakwa melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut JPU, CV PMR diketahui bukan menjual atau distributor alat kesehatan spesialistik yang digunakan ketiga dokter. Kenyataannya, alat tersebut dibeli langsung oleh dokter bersangkutan ke distributor masing-masing.

Alat kesehatan juga tidak pernah diserahkan CV PMR kepada panitia penerima barang dan bagian penyimpanan barang di RSUD, sebagaimana ketentuan dalam prosedur tetap pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alat kesehatan pakai habis BLUD AA Riau.

Selama medio 2012 dan 2013, Direktris CV PMR dibantu stafnya Muklis telah menerbitkan 189 faktur alat kesehatan spesialistik.

Harga alat kesehatan yang tercantum dalam faktur berbeda-beda dengan harga pembelian yang dilakukan terdakwa dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial.

Dari audit penghitungan kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp420.205.222. Jumlah itu diterima oleh CV PMR dan tiga dokter dengan jumlah berbeda.

Perinciannya adalah CV PMR sebesar Rp66.709.841. Sementara selisih harga alat kesehatan atau mark up harga yang diterima oleh ketiga dokter adalah dr Welly Zulfikar sebesar Rp213.181.975, dr Kuswan Ambar Pamungkas Rp8.596.076 dan dr Masrizal Rp131.717.303. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook