Periksa Dokumen Milik Perusahaan

Turunkan Tim Amdal ke Pabrik Beras PT SSP

Minggu, 21 Juli 2019 - 16:42 WIB   [142 Klik]

Turunkan Tim Amdal ke Pabrik Beras PT SSP


PEKANBARU--Keberadaan pabrik beras di Kabupaten Kampar menjadi perhatian dari berbagai pihak. Pasalnya, sejak berdiri, pabrik beras milik PT SSP itu diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kampar. Salah satunya tidak miliki izin.

Kasi Trantib Satpol PP Kampar Ahmad Zaki menurunkan tim Amdal ke lokasi pabrik beras PT SSP, Senin (22/7). Ini dilakukan karena diduga kuat perusahaan tersebut tidak mempunyai izin alias ilegal.

“Kalau tidak punya izinnya, tim Amdal Satpol PP Kampar turun besok untuk memeriksa dokumen yang dimiliki perusahaan,” ujarnya kepada Pekanbaru MX, Ahad (21/7).

Zaki juga mengucapkan terima kasih atas laporan dari media massa terkait keberadaan pabrik beras ilegal yang beroperasi di wilayah Kampar. Ia berharap kepada masyarakat memberikan kontribusi dalam memberikan informasi, jika ada perusahaan yang tidak berizin.

“Jelas hal itu melanggar aturan dan perlu diberikan tindakan,”sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kampar Hambali menyatakan bahwa pabrik beras milik PT SPP itu tidak memiliki izin. Ini diungkapkannya setelah berkoordinasi dengan dinas terkait.

‘’Dengan adanya berita itu saya cari tahu nama perusahaan kepada pegawai saya, apakah di Kabupaten Kampar punya pabrik beras? Ternyata tidak. Jadi saya nyatakan hari ini tidak ada izinnya pabrik tersebut,‘’ kata Hambali.

Hambali berharap kepada istansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang mempunyai wewenang untuk segera melakukan penindakan. ‘’Ini sudah jelas merugikan daerah,’’ sebutnya.

Karena sudah melanggar aturan, lanjut Hambali, pabrik beras milik PT SSP itu harus disanksi tegas. Terlebih selama ini beroperasi secara diam-diam.

“Jelas ini sudah menyalahi aturan dan harus diberikan tindakan tegas untuk usaha yang mereka lakukan,” ucapnya.

Terkait hal ini Pekanbaru MX mencoba kembali mengkonfirmasinya ke pihak perusahaan. Hendri yang diketahui sebagai manager di pabrik beras itu lagi-lagi tak menggubris panggilan teleponnya. Begitu juga pesan WhatsApp yang dikirim, tak kunjung dibalas.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Hendri sempat melayani pertanyaan Pekanbaru MX melalui telepon seluler. Dengan arogannya dia mengatakan bahwa soal perizinan dan lain-lain tak ada urusannya dengan media. “Kalau itu tidak ada urusannya dengan media ya,” ucapnya.

Kembali ditanya izin, Hendri mengaku lengkap. ‘’Izin lengkap, singkatnya.

Dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan, Hendri kembali mengatakan itu bukan urusan media. ‘’Usaha mau dicek buat apa? Kan gak ada urusan dengan media,’’ pungkasnya.

Sementara itu, seorang pria yang mengaku sebagai wakil manager bernama Pandapotan Aritonang yang sempat ditemui dilokasi pabrik tak mampu menjelaskan secara rinci asal padi di pabrik tempatnya bekerja. ‘’Dari masyarakat, jawabnya singkat.

Ditanya lebih spesifik, Pandapotan Aritonang lalu menjawab bahwa padi berasal dari Bungaraya, Siak dan lainnya. Namun dia tak menjelaskan secara detail dari mana saja asalnya, selain Bungaraya.

Terkait dugaan penyimpangan, beras subsidi dikemas atau dibungkus menjadi beras premium, Pandapotan tak memberi jawaban. “Saya tidak berhak menjawab hal itu. Harus izin dari kantor dulu,” ucapnya. =MX10/MX19

 

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook