AMIH-ANTIK: Usut Korupsi Berjamaah di DPRD Inhu

Senin, 22 Juli 2019 - 16:02 WIB   [71 Klik]

AMIH-ANTIK: Usut Korupsi Berjamaah di DPRD Inhu


PEKANBARU—Aliansi Mahasiswa Indragiri Hulu Anti Korupsi (AMIH-ANTIK) menggelar aksi di Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejati Riau, Senin (22/7).

Mereka ingin mengetahui perkembangan  penanganan dugaan korupsi berjamaah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Dugaan korupsi di DPRD itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan bayar sebesar Rp1,7 miliar. Hal ini kabarnya tengah ditangani Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Selain itu, Polres Indragiri Hulu dikabarkan juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan penyelewangan anggaran lainnya oleh 40 Anggota DPRD Inhu yang diduga menimbulkan kerugian Negera Rp45 miliar lebih.

Ratusan mahasiswa tiba di Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman pukul 10.00 WIB. Mereka dilengkapi spanduk tuntutan.

Secara bergantian para mahasiswa  menyampaikan orasi. Mereka meminta Polda Riau dan Kejati mengawasi penanganan perkara tersebut.

Beni Andalas Putra selaku koordinator aksi mengatakan, perkara korupsi itu diduga melibatkan 40 orang Anggota DPRD Inhu dan tengah ditangani oleh Polres Inhu dan Kejaksaan Negeri Inhu.

‘’Kita ingin dan harapkan agar Polda Riau turut mengawasi penanganan dugaan kasus korupsi SPPD fiktif Anggota DPRD lnhu yang ditangani Polres Inhu, dan memerintahkan Kapolres inhu untuk segera menuntaskan penangan kasus tersebut,’’ kata Beni.

Selain itu, masa juga berharap agar penegakan hukum dilakukan secara bersih dan tuntas. Permintaan yang sama juga disampaikan saat aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

Masa meminta Korps Adhyaksa ikut mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi kelebihan bayar dan memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri lnhu untuk segera menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

‘’Kita juga meminta Kejaksaan Negeri Inhu segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kita minta Kajati Riau memerintahkan Kajari Inhu untuk bersikap sebagai penegak hukum bukan penagih hutang. Karena kasus korupsi bukan sama dengan hutang piutang yang harus ditagih,’’ ucap Beni.

Menurut Beni, saat ini Kejaksaan Negeri Inhu telah memeriksa sekitar 30 Anggota DPRD Inhu. Namun disayangkan, Kejari Inhu dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut.

‘’Kami harap Kejari Inhu benar-benar menjadi lembaga penegak hukum yang menindak para koruptor di Inhu. Kami tidak menginginkan Kejaksaan Inhu menjadi lembaga penagih hutang pada Anggota DPRD Inhu.

Tentang kerugian negara yang telah ditemukan oleh BPK RI dalam audit, harus ditindak secara hukum,’’ kata Beni.

Dari dugaan korupsi tersebut, lanjut Beni, kerugian negara tersebut bukanlah hutang piutang yang harus ditagih oleh lembaga penegak hukum.

Mereka meminta Kejaksaan Inhu segera mempercepat proses kasus tersebut dengan segera menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

‘’Kasus tersebut sudah jelas alat buktinya tentang kerugiaan negara. Sudah ada audit BPK RI, bukti, saksi sudah juga diperiksa,’’ tutupnya. =MX9/10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook