Persiapan Pilkada 2020

Audiensi Bupati Rohul, Bawaslu Usul Anggaran Rp 18 Milyar

Jumat, 02 Agustus 2019 - 18:05 WIB   [68 Klik]
Redaktur : Raja Mirza

Audiensi Bupati Rohul, Bawaslu Usul Anggaran Rp 18 Milyar

Bupati Rohul, H Sukiman dan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan foto bersama

KORANMX.COM, ROHUL--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar audiensi ke kantor Bupati Rokan Hulu (Rohul). Guna memastikan kesiapan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Jumat (2/8/2019). 

Kedatangan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dan rombongan disambut langsung Bupati Rohul, Sukiman di ruang kerja nya, di Komplek Bina Praja KM4 Pasir Pangaraian. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi Riau melakukan audiensi ini.

Pertemuan yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut juga tampak dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Abdul Haris. 

Dalam pertemuan itu, Rusidi menyampaikan beberapa agenda terkait anggaran yang diajukan Bawaslu Kabupaten Rohul untuk seluruh tahapan Pilkada 2020 yang rencananya akan dimulai akhir tahun ini.

Bawaslu Riau mengusulkan anggaran sebesar Rp 18 Milyar. Meliputi honor Panwaslu Adhoc, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Biaya itu juga sudah termasuk penyelenggaraan pelatihan, rapat kerja dan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi pemilih dan Stakeholder Pilkada 

Rusidi menambahkan bahwa selain itu, biaya tersebut juga termasuk dalam biaya yang diperuntukkan dalam penanganan pelanggaran, dimana dalam penanganannya Bawaslu melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Menindaklanjuti usulan rekan kami, Bawaslu Kabupaten Rohul, saya menjelaskan bahwa biaya-biaya tersebut diperuntukkan honor bagi Panitia ad- hoc, selain itu anggaran tersebut sudah kami sertakan biaya-biaya untuk penanganan pelanggaran Pilkada," kata Rusidi. 

Kemudian kata dia, Pemkab Rohul secara garis besar siap membantu mensukseskan Pilkada 2020. Namun pihaknya belum bisa menyetujui ataupun meminta perampingan dana karena hal tersebut akan diajukan ke DPRD kabupaten terlebih dahulu, ditambah keadaan keuangan daerah yang defisit.

Sementara Sekda Rohul, Abdul Haris mengaku sudah mengalokasikan anggaran tersebut. Namun pihaknya masih menunggu persetujuan dewan. 

"Usulan penyelenggara baik Bawaslu dan KPU sudah kita anggarkan dan alokasikan, tapi untuk saat ini kami belum bisa menyetujui ataupun menyebutkan berapa pastinya, karena kami menunggu persetujuan dari dewan," ucap Sekda. 

Mendengar penjelaskan itu, Rusidi meminta kepada Sekda untuk dapat menginformasikan segera anggaran tersebut sebelum bulan Oktober 2019. "Kita harapkan informasi itu bisa diterima sebelum Oktober. Karena kita (Bawaslu, red) juga akan melaporkan ke Bawaslu RI terkait kesiapan daerah dalam penyediaan anggaran," pungkas Rusidi. (***) 

 

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook