Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla

Kamis, 08 Agustus 2019 - 16:36 WIB   [67 Klik]

GERAKAN Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Pimpinan Wilayah Riau mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Karhutla yang melanda Provinsi Riau, sebulan lebih.

Menurut Ketua GPPI Riau Sutrisno yang didampingi Sekretaris GPPI Ryan Septrianto menyebut, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut membuat beberapa daerah yang terdampak seperti Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak dan Kampar. Hingga saat ini, Provinsi Riau sudah dapat dikategorikan dalam kondisi darurat karena kabut asap tersebut mengganggu kehidupan masyarakat.

“Sehingga berdampak secara langsung terhadap masyarakat akibat kondisi tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan dan perekonomian. Asap pekat yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Riau mengakibatkan 7.296 warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Jumlah tersebut tersebar di empat kota dan tiga kabupaten yang berada di Riau,” ungkapnya kepada Pekanbaru MX, Kamis (8/8).

Bahkan kualitas udara juga sangat buruk. Yang mana standar pencemaran udara yang diakibatkan oleh kabut asap juga dipastikan sangat berbahaya bagi manusia. “Dapat dipastikan akan berakibat buruk bagi anak-anak, bayi yang baru lahir, dan masyarakat usia senja,” beber mereka.

Selanjutnya, beberapa dampak kebakaran hutan bagi lingkungan hidup menyebabkan terancamnya flora dan fauna, terancamnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya potensi bencana, terjadinya sedimentasi sungai, terjadi erosi tanah, terjadi alih fungsi hutan, menurunnya kualitan serta kuantitas sumber air, timbulnya kabut asap dan polusi udara dan meningkatnya resiko pemanasan global.

“Dapat dipastikan gangguan yang diakibatkan oleh kabut asap  mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat turun drastis dan akan berdampak pada semakin meningkatnya jeratan kemiskinan di Indonesia Provinsi Riau khususnya,” jelasnya lagi.

Kabut asap yang terjadi di Riau ini, bukanlah merupakan fenomena alam biasa. Kebaran hutan yang terjadi disebabkan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang mengambil jalan pintas untuk menanam ulang dan pembukaan lahan baru.

“Dari sejumlah perusahaan yang terlibat melakukan pembakaran lahan terdapat perusahaan yang merupakan perkebunan yang dimiliki oleh modal asing,” ucapnya lagi.

Dengan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran hutan merupakan bentuk nyata dari sistem ekonomi bercirikan imprealistik dan kapitalis yang kini tumbuh subur di Indonesia.

Kabut asap sejatinya merupakan kejahatan nyata yang dilakukan oleh korporasi, dan seharusnya pemerintah dalam hal ini, bertindak sebagai pelindung rakyat melakukan tindakan tegas.

“Namun, pemerintah Riau seolah-olah melakukan kamuflase dan menyatakan bahwa kabut asap tersebut merupakan bencana nasional yang dalam penanggulangannya akan menggunakan anggaran dari pajak rakyat,” sebutnya.

Anenya lagi dalam karhutla ini, dapat dilihat bersama-sama ancaman sanksi yang akan diberikan pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memberikan sanksi pajak khusus bagi pemilik modal tersebut.

Lanjutnya, hal ini sebagai bukti kebijakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi, yang mana pemerintah pusat dalam hal ini presiden memberikan kemudahan investasi terhadap modal asing dan modal besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang kehutanan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyederhanakan dan mempermudah tahapan perizinan yang meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi, izin pelepasan lahan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi, dan izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi,” tuturnya.

Pihaknya beranggapan, bahwa ke depannya dapat dipastikan perusakan-perusahan terhadap hutan yang terjadi di Indonesia akan semakin parah.

Karena akses dari kebijakan pemerintah sangat memudahkan bagi pemilik modal untuk menanamkan modal di bumi periwi.

“Bukan tidak mungkin kabut asap dan kebakaran hutan akan terjadi tiap tahunnya di kawasan yang masih memiliki kawasan hutan, yang mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi bangsa Indonesia,” ungkap Ketua GPPI Riau ini.

Atas dasar keberpihakan kepada rakyat maka kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Riau menyatakan 6 pernyataan sikap yakni, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran tersebut secara hukum, baik pelaku lapangan atau pemilik perusahaan.

Kemudian pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus menindak tegas perusahaan yang terlibat, dengan mencabut izin operasional dan memberikan sanksi bagi perusahaan untuk menghitung seluruh kerugian yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup maupun perekonomian yang ditanggung oleh masyarakat terdampak kabut asap.

Setelah itu sita seluruh aset perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan, mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segara melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Karena sesungguhnya tanah, air, udara dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya seharusnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk yang ke 5, lawan imprealisme, sisa feudal dan kapitalisme birokrat dan terakhir kobarkan semangat patriotisme dan kembali ke UUD 1945. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook