Dugaan Kasus Korupsi Pipa Transmisi PDAM

AMMAN Minta Polda Riau Jelaskan Status Hukum Wakil Bupati Bengkalis

Kamis, 08 Agustus 2019 - 20:31 WIB   [282 Klik]
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Raja Mirza

AMMAN Minta Polda Riau Jelaskan Status Hukum Wakil Bupati Bengkalis

AMMAN gelar aksi damai depan Mapolda Riau

KORANMX.COM, PEKANBARU--Puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (AMMAN) menggelar aksi damai di depan Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman-Pekanbaru, Kamis (08/08/2019).

Mereka menuntut agar Polda Riau dapat menjelaskan status hukum Wakil Bupati Bengkalis Muhammad yang tersandung kasus pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Inhil. 

Koordinator lapangan (Korlap) AMMAN, Didik Arianto mengatakan, pihaknya meminta kepada Polda Riau agar segera menetapkan kejelasan hukum Wakil Bupati Bengkalis Muhammad yang mana kalau Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Muhammad, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). 

Hal itu menurutnya berdasarkan nota dinas yang beredar di masyarakat. Bunyi nota dinas itu, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau telah menetapkan status tersangka untuk Wakil Bupati Bengkalis Muhammad dalam dugaan korupsi proyek pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013.

Hal itu sesuai dengan Rujukan Surat Kapolda Riau Nomor: B/639/Vai/RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS tanggal 11 Juni 2019.

''Kita minta jelaskan status hukum wakil Bupati Bengkalis ini. Kita mengetahui surat penetapan tersangkanya melalui surat perintah gelar perkara tersangka atas nama Muhammad dari Mabes Polri yang sudah beredar di masyarakat. Namun, hingga kini belum ada kejelasannya. Diumumkan pun tidak apa status hukumnya,'' ujar Didik.

Tak hanya itu, AMMAN juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus pembangunan Jalan Duri-Pakning. Yang mana disinyalir ada keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD di Kabupaten Bengkalis.

''Kita minta juga agar KPK agar dapat menelusuri kasus pembangunan Jalan Duri-Pakning karena ada dugaan keterlibatan oknum Dewan Bengkalis periode 2014 - 2019 yang ikut dalam pengaturan pengesahan proyek tahun jamak 2017 dan tidak menutup kemungkinan diduga menikmati aliran dana proyek tersebut. Jadi perlulah KPK untuk melakukan penyelidikan, karena DPRD adalah lembaga kontrol, dan mereka yang mengesahkan anggaran untuk pekerjaan jalan Duri-Pakning,'' pungkasnya.

Aksi dari AMMAN ini berakhir sekitar pukul 16.00 WIB. Dan surat tuntutan diterima langsung oleh perwira Polda Riau Kompol Kemri. (***) 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook