Sorot Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD dan Hibah

Ampun-Rohul Demo ke KPK

Minggu, 25 Agustus 2019 - 15:33 WIB   [782 Klik]
Reporter : Amin Syukri

Ampun-Rohul Demo ke KPK

Massa Ampun Rohul diterima perwakilan KPK

KORANMX.COM, ROHUL—Massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Negeri Rokan Hulu (Ampun-Rohul) menggelar aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (23/8/2019). Mereka minta lembaga anti rasuah itu mengusut dugaan korupsi di Rohul.

Turut mendampingi aksi, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta Riski Beradat. Mereka  diterima dua perwakilan dari KPK.

Ampun-Rohul minta agar KPK turun langsung ke Kabupaten Rohul guna mengusut beberapa dugaan tindak pidana korupsi di daerah dengan julukan Negeri Seribu Suluk itu.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Andrizal Serombou menyebutkan, di antara dugaan Tipikor yang perlu diusut KPK adalah pembangunan lanjutan RSUD Rohul enam lantai tahun 2016 serta dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana tahun 2017.

Menurut Andrizal, harus ada yang bertanggungjawab secara formal dan materil atas mangkraknya RSUD enam lantai Rohul yang dananya bersumber dari Bankeu Riau 2016.

“Pembangunan RSUD Rohul enam lantai pada tahap satu dan dua dilaksanakan 2011/2012 yang anggarannya bersumber dari dana dekonsentrasi/APBN-TP senilai Rp19,5 miliar dan yang terealisasi dari pusat senilai Rp14,6 miliar,” kata Andrizal.

Sementara pembangunan lanjutan tahap tiga, diduga ada pengucuran dana berasal dari APBN-TP 2013 senilai Rp34 miliar dan juga diduga tidak ada direalisasikan dalam bentuk fisik RSUD enam lantai Rohul itu.

“Selanjutnya pembangunan lanjutan tahap empat bersumber dari dana BankeuRiau 2016 senilai Rp34,2 miliar,” ungkapnya.

Dilihat dari nilai anggaran yang telah dikucurkan mulai dari tahun 2011 s/d 2016, sudah memakan biaya senilai Rp82,8 miliar. Namun bangunan RSUD enam lantai Rohul tersebut belum juga selesai secara fisik dan belum siap untuk beroperasi.

Ampun-Rohul juga mensinyalir master cost yang dibuat oleh PT Griksa Cipta selaku perencanaan pembangunan RSUD enam lantai Rohul tahun 2010, master plan dan detail engenering design (DED) diduga sudah dimanipulasi oleh oknum PPK.

“Sehingga akibat MP dan DED dimanipulasi membuat RSUD tersebut tidak lagi sesuai antara gambar dengan RAB dan sebaliknya RAB tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan,” ungkap Andrizal.

Selain itu, Ampun Rohul juga menduga dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi (RR) pasca bencana 2017 terjadi duplikasi dalam pembiayaan.

Hal itu, kata Andrizal, dapat dilihat pada akhir 2017, ada oknum pegawai BPKAD Rohul menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang bukan kegiatan rekonstruksi rehabikitasi pasca bencana 2017 senilai Rp13,4 miliar.

“Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani Bupati Rohul serta bertentangan dengan aturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2015 yang mana dana RR pasca bencana tersebut bersifat spesifik (lex spesialis),” ungkap Andrizal.

Setelah diterima KPK, masa Ampun-Rohul membubarkan diri secara tertib. Namun sebelum membubarkan diri, massa Ampun menyampaikan akan melanjutkan aksinya jika KPK tidak menindaklanjuti tuntutan itu.

“Aksi kami akan terus berlanjut sampai KPK turun ke Rohul untuk mengusut tuntas dugaan Tipikor tersebut,” tegas Andrizal. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook