PT HKI Diduga Kangkangi UU Ketenagakerjaan, Ini Tanggapan Kadisnaker

Senin, 26 Agustus 2019 - 10:14 WIB   [749 Klik]

PT HKI Diduga Kangkangi UU Ketenagakerjaan, Ini Tanggapan Kadisnaker

Kadisnaker Bengkalis Ridwan Yazid

PINGGIR–Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang dikerjakan perusaaan BUMN HK (Hutama Karya) sedang berlangsung di Kecamatan Pinggir. Di daerah ini, pengerjaannya dilaksanakan PT HKI Pekdum Section 4A dan 4B.

Dari penyampaian pekerja, PT HKI diduga telah mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satunya mengenai pengupahan. Upah di luar ketentuan diduga telah berlangsung sejak Februari 2019.

Selain itu, pekerja juga tidak didaftarkan masuk BPJS. Sementara tenaga sekuriti, juga diperlakukan tidak sesuai fungsinya.

Sekuriti di wilayah operasi perusahaan ini, tidak dilengkapi unifrom. Bahkan mereka terkesan diperlakukan sebagai petugas parkir.

“Kami sebagai masyarakat yang butuh kerja, tidak dapat berbuat banyak. Sudah pernah kami tanyakan, tapi sejauh ini belum ada kejelasan,” ujar salah seorang pria yang mengaku bertugas sebagai sekuriti yang menjaga Kantor HKI Section 4B Kecamatan Pinggir.

Pihak PT HKI Section 4B ketika dikonfirmasi via WhatsApp (WA) melalui staf bagian keuangan bernama Adi terkesan mengelak. “Sekuriti itu berstatus buruh harian lepas (BHL), makanya pihak perusahaan belum memberikan fasilitas kepada mereka,” jawabnya singkat.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Bengkalis Ridwan Yazid menegaskan, tidak ada sistem buruh harian lepas dan itu sudah disampaikan kepada perusahaan beberapa bulan yang lalu. “Apabila ada ditemukan hal yang melanggar terkait pengupahan, Disnaker Kabupaten Bengkalis sebagai pemilik wilayah kerja dan sebagai pengawas siap memanggil pihak tersebut. Syaratnya ada penyampaian atau pelaporan secara resmi dari yang bersangkutan (bagi buruh yang dirugikan), tolong sertakan data yang lengkap,” pungkasnya. *1



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook