2 Mantan Ketua DPRD Kampar Diperiksa KPK

Rabu, 04 September 2019 - 21:50 WIB   [248 Klik]

2 Mantan Ketua DPRD Kampar Diperiksa KPK


KORANMX.COM, KAMPAR -- Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 2 orang mantan Ketua DPRD Kampar, Safrizal dan Ahmad Fikri.  Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Jembatan Water Front City (WFC).

Ahmad Fikri,  kepada koranmx.com mengaku, ia diperiksa oleh tim dari KPK seputar pembahasan APBD Kampar dalam proyek WFC tersebut.

"Jadi saya ceritakan saja apa adanya dan apa yang saya ketahui tentang pembahasannya," ucapnya, Rabu (4/9/2019).

Pria yang menjabat  Ketua DPRD Kampar Tahun 2013 ini mengatakan, terkait masalah proyek multiyear yang berjalan saat itu ia baru saja menggantikan posisi  Safrizal selaku Ketua DPRD Kampar 2009 -2013.

"Posisinya di saat menjelang 1 tahun habisnya jabatan DPRD Kampar," jelas Ketua DPD Golkar Kampar yang akrab disapa Ongah ini.

Fikri juga menyebutkan untuk pemeriksaan tadi turut diperiksa Safrizal dan H. Saidin sebagai saksi oleh KPK. Begitu juga dari Dinas PUPR Kampar dan Sekretariat Pemkab Kampar juga diperiksa sebagai saksi. "Ini menyangkut seputar WFC. Namun untuk materi mereka saya tidak tahu," jelasnya.

Sebelumnya, KPK merilis tersangka dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan Water Front City (WFC) tahun anggaran 2015-2016 di Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Ekspos penetapan tersangka itu dibacakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang didampingi juru bicara  KPK, Febri Diansyah, pada Kamis (14/3/2019) lalu.

“Dalam proses penyidikan, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah AND (Adnan) dan IKT (I Ketut Suarbawa),” ucap Saut.

Adnan dalam proyek tersebut, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Sedangkan I Ketut Suarbawa, merupakan Manejer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manejer Divisi Operasi I di perusahaan tersebut.

“Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” terangnya.

Atas hal itu, oleh KPK, kedua tersangka dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar,” jelasnya.

Nilai proyek secara tahun jamak ditahun anggaran 2015 dan 2016 itu  dengan total Rp117,68 miliar.  ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook