Modus Masuk Listrik, per KK Diminta Rp2 Juta

Warga Minta Polisi Tangkap Mantan Kades

Kamis, 05 September 2019 - 15:34 WIB   [93 Klik]

Warga Minta  Polisi Tangkap  Mantan Kades

WARGA menggelar aksi demo depan eks Kantor Polres Rohul di Jalan Dipenogoro, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Rabu (4/9). Mereka disambut Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Edi Sutomo.

ROKANHULU—Puluhan masyarakat Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar aksi demo menuntut agar polisi menangkap mantan kepala desa berinisial AP.

Tuntutan itu disampaikan massa aksi yang dikomandoi Yusuf Daeng di depan eks Kantor Polres Rohul di Jalan Dipenogoro, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Rabu (4/9).

Yusuf Daeng, selaku koordinator aksi menyampaikan, di tahun 2017, AP yang saat itu menjabat Kades Batang Kumu memprogramkan listrik masuk ke sejumlah dusun. Setiap kepala keluarga (KK) membayar biaya Rp2 juta.

Pembayaran disertai kwitansi melalui dua perantara. Namun sampai 2019, listrik PLN yang diharapkan warga belum juga terealisasi.

“Itu bisa dikatakan penipuan, belum diselesaikan,” tegas Yusuf Daeng dalam orasinya yang diterima Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Edi Sutomo.

Setakat ini baru sepuluh tiang saja yang disediakan oleh AP, setelah masyarakat menggelar aksi demontrasi di Kantor Desa Batang Kumu, beberapa waktu lalu. Makanya masyarakat meminta uang dikembalikan.

Yusuf memperkirakan sekitar 800 KK yang sudah membayar biaya pemasangan listrik PLN di Desa Batang Kumu sebesar Rp2 juta. Seperti di Dusun Marubi, Simpang Kates, Kota Paret dan Dusun Petapahan.

“Bila digabungkan mungkin lebih dari 800 KK. Yang kami cuma punya bukti 80 kwitansi,” ucapnya.

Yusuf mengakui, warga Desa Batang Kumu baru menggelar aksi setelah didapatkan bukti-bukti kuat. Ia memperkirakan, sekira 800 KK telah membayar biaya pemasangan listrik PLN. Kerugian diperkirakan lebih dari Rp1 miliar.

“Ini baru kami dapat bukti-buktinya. Bila kami tidak punya bukti dan kami bilang kasus cuma dugaan, mungkin tidak akan diselesaikan. Kami cuma capek untuk aksi,” terangnya.

Kemudian, selain pungutan untuk pemasangan listrik PLN, warga juga menuntut penggunaan bantuan alokasi dana desa (ADD) yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Warga mengakui, ada proyek ADD yakni semenisasi ke arah perkebunan pribadi dan bukan lintasan warga.

“Padahal proyek (bantuan ADD) itu tidak boleh untuk perorangan,” tegas Yusuf menambahkan.

Sambung Yusuf, ada lagi proyek semenisasi parit dibangun melalui bantuan ADD di jalan lintas provinsi. Di mana seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Riau.

Yusuf mengaku setelah menerima arahan dan saran, dia bersama sejumlah perwakilan warga Batang Kumu kemudian akan berkoordinasi dengan Kasat Intel Polres Rokan Hulu AKP Edi Sutomo dalam waktu dekat. Mereka berencana melaporkan mantan Kades Batang Kumu AP.

Sikapi tuntutan massa, Kasat Intel Polres Rohul AKP Edi Sutomo mengatakan, selaku aparat keamanan, setiap keluhan masyarakat akan ditampung. Namun harus dipelajari apakah mengandung unsur pidana atau bukan.

“Bila nantinya ada unsur pidana maka akan ditangani Reskrim. Jika nanti masalah dengan penipuan akan lari ke pidana umum. Jika itu masalah korupsi maka yang menanganinya adalah tim Tipikor Polres Rohul,” janji AKP Edi.

AKP Edi mengaku, sejauh ini belum ada yang melaporkan permasalahan yang terjadi di Desa Batang Kumu. Ia telah menyampaikan ke warga untuk membuat laporan resmi, sehingga dipelajari dulu oleh kepolisian.

“Lebih baik buat laporan secara resmi, tidak harus ramai-ramai seperti ini. Kasihan dengan ibu-ibu dan anak-anak dibawa melaksanakan aksi unjuk rasa,” tutup AKP Edi Sutomo. =MX20



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook