Kadis PUPR Pekanbaru Turut Diperiksa

Giliran Istri Mantan Bupati Kampar yang Diperiksa

Minggu, 08 September 2019 - 15:43 WIB   [118 Klik]

Giliran Istri Mantan Bupati Kampar yang Diperiksa

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menuju mobil di parkiran Mako Brimob Polda Riau usai diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kampar, Jumat (6/9).

PEKANBARU—Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/9).

Pemeriksaan terhadap mantan Kadis Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar itu dilakukan di Mako Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan.

Tidak hanya Indra Pomi, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap istri mantan Bupati Kampar Eva Yuliana. Yang mana, Eva Yuliana pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau.

Pemeriksaan kedua orang itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Water Front City (WFC) di Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Dalam dugaan korupsi ini, penyidik KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Adnan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar dan I Ketut Suarbawa, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I.

Informasi yang dirangkum Pekanbaru MX, Indra Pomi dan Eva Yuliana diperiksa penyidik atas statusnya sebagai saksi. Yang mana, penyidik tengah mendalami keterangan mereka untuk tersangka atas nama Adnan.

“Kita mintai keterangan IP (Indra Pomi) dan EY (Eva Yuliana) untuk tersangka ADN (Adnan),” ucap salah satu penyidik KPK usai memeriksa.

Terkait hal di atas, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, tidak menjawab pesan WhatsApp tim Pekanbaru MX. Padahal, pesan yang disampaikan telah dibacanya.

Untuk diketahui, oleh KPK, tersangka Adnan dan I Ketut Suarbawa diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Atas hal itu, KPK menjerat kedua tersangka dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar. Adapun nilai proyek secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.

Anggota Tim PHO Dimintai Keterangan                                                                                                                                                                                                                           Sejumlah pejabat terkait proyek Jembatan Water Front City Bangkinang kembali diperiksa, Sabtu (7/9). Ada Rusdi Hanif, Roy Martin dan Kani. Mereka adalah Tim Provisional Hand Over (PHO) Jembatan Water Front City Bangkinang.

Hanya Rusdi yang bersedia dimintai keterangan. Sementara Roy yang keluar bersama Rusdi, buru-buru memasuki mobil seakan-akan menghindari awak media.

Sementara Kani, bahkan mengelabui wartawan. Kani yang keluar saat azan Ashar meminta waktu salat kepada wartawan yang ingin meminta keterangan. Tapi ternyata dia tak pernah kembali ke ruang penyidik KPK hingga malam hari.

Rusdi Hanif keluar ruang menyidik menjelang pukul 18.00 WIB. Rusdi memilih irit bicara dan menjawab pertanyaan sejumlah awak media sambil berjalan menuju mobilnya.

Hanif yang kini menjabat Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar mengaku ditanyai KPK terkait perannya sebagai PHO proyek bernilai Rp114,6 miliar tersebut.

“Ditanya terkait tupoksi sebagai anggota panitia PHO. Itu saja,” jawabnya singkat sambil memasuki mobil.

Beberapa saat setelah pejabat PUPR Kampar dari Tim PHO itu diperiksa, Syahrul Aidi menyusul masuk ruangan penyidik di Mapolres Kampar itu. Anggota DPR RI ini datang dengan wajah ceria.

Pria yang dua periode duduk di DPRD Kampar itu juga sempat mengobrol dan duduk dengan sejumlah wartawan ke ruangan penyidik. Syahrul yakin dirinya tidak terlibat masalah ini.

“Mungkin ini hikmahnya saya hanya anggota biasa pada 2014-2019. Saya juga tak masuk Banmus dan Banggar. Memang saya wakil pimpinan pada 2009-2014. Atas peran itulah saya diperiksa hari ini (kemarin). Sebagai warga negara yang baik saya penuhi ini,” sebut Syahrul.

Syahrul mengaku dipanggil kapasitasnya sebagai wakil ketua yang dijabatnya hingga 2013. KPK ingin mengetahui histori awal proyek yang merugikan negara senilai Rp39,2 miliar itu. Syahrul membeberkan ada MoU antara bupati dan pimpinan DPRD  pada November 2013.

“Tapi itu batal karena permasalahan ganti rugi lahan. Lalu dilanjutkan pada 2014 ketika saya hanya anggota biasa. Makanya saya tak tahu. Justru saya berterima kasih juga supaya tak ada asumsi macam-macam di tengah masyarakat. Tak ada yang perlu ditakutkan. Ini bagi masyarakat sebagai pelajaran hukum,” sebut Syahrul. =mx10/rpg



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook