Kalah di PTUN, Rektor UIN Banding

Kamis, 19 September 2019 - 18:00 WIB   [472 Klik]
Reporter : Riawan Saputra
Redaktur : Oce E Satria

Kalah di PTUN, Rektor UIN Banding


KORANMX.COM, PEKANBARU—  Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Prof DR Ahmad Mujahidin SAg MAg kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru setelah digugat Wakil Rektor DR H Kusnadi MPd. Rektor langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN.

Sebelumnya, Rektor UIN menerbitkan SK No Un .04/R/KP.07.6/RHS/09/2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat DR H Kusnadi MPd, sebagai Wakil Rektor (WR) Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska, 19 Maret 2019 lalu.
Sidang putusan PTUN dipimpin Hakim Ketua Sri Setyowati SH, Rabu (18/9/2019).

Hakim PTUN mengabulkan seluruh tuntutan penggugat (Kusnadi) dalam pokok perkara, dan menolak eksepsi tergugat (rektor) seluruhnya.

Hakim menyatakan batal dan tidak sah  SK Pemberhentian WR UIN tersebut. Karena cacat substansi dan yuridis, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan memerintahkan, rektor wajib mencabut SK dimaksud, dan membebankan biaya perkara kepada rektor sebagai pihak tergugat.  

Pengacara Kusnadi, H Hasan Basri SAg SH MH kepada koranmx.com usai sidang menyatakan, pihaknya merasa bersyukur kapada Allah, putusan hakim telah sesuai rasa keadilan bagi kliennya.

‘’Alhamdulillah. Rektor UIN tidak mengikuti prosedur dalam menerbitkan SK tersebut. Sehingga wajar PTUN membatalkan keputusan kontroversial itu. Kasus ini merupakan pelajaran berharga, khususnya bagi para rektor, agar jangan gegabah dan arogan dalam bertindak,’’ tegas Hasan Basri, yang juga dosen luar biasa di UIN, dan dosen di Fakultas Hukum Unilak ini.

Kusnadi menebar senyum sumringah ketika memberi penyataan pers. ‘’Saya besyukur kepada Allah, dan berterimakasih kepada tim kuasa hukum saya, serta awak media, yang mengawal persidangan ini. Keputusan ini merupakan kemenangan bersama bagi seluruh dosen di UIN Suska,’’ katanya senang.

Saat ditanya, apakah akan menempuh gugatan perdata, sebagai akibat dirinya dirugikan secara materi dan moril? ‘’Soal itu, saya akan konsultasi kepada tim kuasa hukum, sambil menunggu putusan tetap dari PT TUN,’’ ujarnya.
Dalam sidang sebelumnya, penggugat menyebut SK Rektor itu prematur dan cacat hukum. Tergugat mempercepat penanda tanganan SK 6 bulan lebih awal, yaitu 11 Maret 2019. Sementara nomor surat tertera bulan September (09) Hal
tersebut menyalahi tata naskah dinas dan azas tertib administrasi.  

Penggugat mengatakan, sesuai PP 53 Tahun 2010, pihaknya tidak pernah mendapatkan teguran lisan dan tulisan soal pelanggaran dan larangan apa yang dilakukan, sehingga dirinya diberhentikan. Bahkan pelaksanaan pemberhentian itu tidak ada di agendakan dalam rapat. Terggugat memang menolak ditugaskan ke Bandung, karena penugasan itu belum ada dalam renstra.

Saksi fakta Al Fudri selaku Serikat Pengawas Internal (SPI)  UIN, memperkuat argumen penggugat. Al Fudri mengaku, tidak  pernah dilibatkan oleh rektor terkait persoalan itu. Baik dalam pengawasan, maupun memberi rekomendasi untuk pemberhentian WR UIN Suska tersebut.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook