Kejati Periksa Anggota DPRD Inhil

Senin, 30 September 2019 - 16:19 WIB   [134 Klik]

Kejati Periksa Anggota DPRD Inhil


PEKANBARU—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Muammar AR diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Pemeriksaan terhadap politisi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) itu terkait penyidikan dugaan korupsi penyimpangan bantuan dana hibah tentang penelitian bersama antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Institut Alam dan Tamandun Melayu (ATMA) di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

“Benar, sudah diperiksa penyidik,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan seorang tersangka. Dia adalah mantan Pembantu Rektor (PR) IV Universitas Islam Riau (UIR) Abdullah Sulaiman.

Muammar AR diperiksa atas statusnya sebagai saksi. “Diperiksa sebagai saksi. Karena dalam kegiatan tersebut, yang bersangkutan (Muammar AR) saat itu selaku asisten tenaga ahli,” lanjutnya.

Dalam perkara ini, dua orang telah divonis bersalah dan berstatus terpidana. Mereka adalah Emrizal dan Said Fhazli. Nama terakhir ini merupakan dosen sekaligus merupakan Direktur Global Energy Enterprise (GEE).

Penetapan Abdullah Sulaiman sebagai tersangka bukan hal yang mengejutkan. Pada persidangan terhadap dua pesakitan sebelumnya, pernah terungkap peran dia dalam perkara rasuah tersebut.

Salah satunya, Abdullah Sulaiman pernah memalsukan tanda tangan Zulhayati Lubis alias Atiek selaku General Manager (GM) Hotel Pangeran Pekanbaru dalam kwitansi nomor kas 1 April 2012, senilai Rp16.585.000.

Atas hal itu, Abdullah Sulaiman mengakuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang tertuang dalam surat pernyataan yang diteken Abdullah Sulaiman, tertanggal 29 November 2013.

Munculnya nama Hotel Pangeran dalam perkara itu bermula dari perjanjian antara pihak panitia penelitian UIR dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam kontrak pertama, dinyatakan pihak Hotel Pangeran akan menyiapkan kamar dan sejumlah akomodasi lainnya untuk keperluan penelitian selama 2 hari dan menginap selama 3 malam, senilai Rp16.585.000.

Beberapa hari berselang, Abdullah Sulaiman selaku ketua tim penelitian mendatangani Sales Manager Hotel Pangeran Lidya.

Saat itu, Abdullah Sulaiman menyatakan adanya revisi kegiatan, di mana acara yang akan digelar itu, hanya satu hari dan menginap selama tiga malam. Dari kontrak pertama dengan revisi perjanjian terdapat selisih biaya sekitar Rp4 jutaan.

Belakangan diketahui, Abdullah Sulaiman tetap memasukkan angka Rp16.585.000 di dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan bukti kwitansi yang tanda tangan Atiek Lubis telah dipalsukannya.

Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2011-2012.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up.

Kedua terdakwa, Emrizal dan Said Fhazli, membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook