Dugaan Korupsi di BRK, Dua Notaris Diperiksa

Selasa, 01 Oktober 2019 - 16:02 WIB   [111 Klik]

Dugaan Korupsi di BRK, Dua Notaris Diperiksa


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah melakukan pemberkasan terhadap perkara dugaan korupsi pemberian modal kerja dari Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pangkalan Kerinci ke PT Dona Warisman Bersaudara (DWB).

Kali ini penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang notaris, Reni Mayoni dan Defi Kristanti.

“Benar, kedua saksi berprofesi sebagai notaris,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH, Selasa (1/10).

Dalam perkara ini, jaksa sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Pimpinan Cabang BRK Pangkalan Kerinci Faizal Syamri dan mantan Direktur PT DWB Zurman. Faizal Syamri dan Zurman sudah menjalani pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka.

Dijelaskan Muspidauan, pemeriksaan kedua notaris itu untuk melengkapi berkas perkara tersangka. “Mereka (Reni Mayoni dan Defi Kristanti) statusnya sebagai saksi. Jadi keterangan mereka untuk melengkapi berkas perkara kedua tersangka,” lanjutnya.

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Yang mana, saksi ahli itu nantinya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sudah disurati (OJK). Permintaan saksi ahli itu terkait pengawasan terhadap bank tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui, tersangka Faizal Syamri kini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya.

Dilakukannya tindakan penahanan terhadap Faizal itu, dikarenakan jaksa penyidik khawatir yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan terhadap tersangka Zurman, diketahui merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Rutan Sialang Bungkuk. Adapun kasusnya yakni tindak pidana penggelapan dengan hukuman 2 tahun 3 bulan.

Kedua tersangka itu oleh jaksa penyidik dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook