Penandatanganan NPHD Inhu dan Kuansing Telat, Ini Arahan KPU Riau

Rabu, 02 Oktober 2019 - 13:35 WIB   [97 Klik]
Redaktur : Raja Mirza

Penandatanganan NPHD Inhu dan Kuansing Telat, Ini Arahan KPU Riau

Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir SH LLM

KORANMX.COM, PEKANBARU--Meski batas waktu yang diberikan KPU RI sudah berlalu 1 Oktober 2019. Namun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hulu (Inhu) tak kunjung ditandatangani. 

Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir SH LLM mengatakan pihaknya telah melaporkan perihal keterlambatan itu ke KPU RI. 

"Sudah kita laporkan ke KPU RI, disertai keterangan kronologis nya," ucap Ilham M Yasir kepada koranmx.com, Rabu (2/10/2019) . 

Selain itu kata dia, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar guna mendorong agar NPHD di Inhu dan Kuansing segera terlaksana. 

KPU Riau juga meminta KPU Inhu dan Kuansing agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan penyusunan dan penandatanganan NPHD segera dilaksanakan.

"Kita berharap, titik temu antara pemerintah dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu segera terwujud. Dengan demikian tahapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai pada akhir 2019 ini dapat terlaksana dengan baik," harap Ilham. 

Dia menjelaskan, penandatanganan NPHD adalah perintah PKPU yang tertuang dalam PKPU 15 tahun 2019. 

Diketahui, 7 kabupaten/kota se-Riau telah menandatangani NPHD tepat waktu. Masing-masing, KPU Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai.

Sesuai regulasi PKPU 15 tahun 2019, batas akhir penandatanganan NPHD adalah 1 Oktober 2019. Faktanya terdapat dua daerah yang melewati batas waktu yang ditetapkan, yakni KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan KPU Indragiri Hulu. 

Sementara Ketua KPU Indragiri Hulu, Yenni Mairida mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah beberapa kali sejak 4 Juli 2019. 

"Kita sudah beberapa kali berkoordinasi, namun hingga 1 Oktober 2019, masih terdapat ketidaksamaan pandangan tentang besaran kebutuhan penyelenggaraan pemilihan 2020 di Inhu," ucapnya. 

Terpisah, Ketua KPU Kuantan Singingi, Irwan Yuhendi mengatakan, penandatanganan NPHD di Kuantan Singingi baru akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2019. 

"Keterlambatan penandatanganan NPHD dikarenakan terdapat keluarga Bupati Kuansing yang sedang berduka, sehingga penandatangan yang awalnya akan dilakukan 1 Oktober, diundur menjadi 2 Oktober 2019," pingkasnya. (***) 

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook