Mantan PR UIR Kembali Dipanggil Sebagai Tersangka

Rabu, 02 Oktober 2019 - 16:12 WIB   [100 Klik]

Mantan PR UIR Kembali Dipanggil Sebagai Tersangka


PEKANBARU—Pasca tidak datangnya mantan Pembantu Rektor (PR) IV Universitas Islam Riau (UIR), Abdullah Sulaiman, pada pekan lalu, jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali melayangkan surat pemanggilan untuk kedua kalinya.

Pemanggilnya terkait statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan bantuan dana hibah tentang penelitian.

Diketahui, penelitian itu antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Institut Alam dan Tamandun Melayu (ATMA) di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

“Iya sudah kita kirim surat pemanggilan untuk tersangka AS (Abdullah Sulaiman). Ini yang kedua, karena pemanggilan pertama dia tidak datang, karena sakit,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan

Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekaanbaru MX, Rabu (2/10).

Pemanggilan terhadap tersangka Abdullah Sulaiman itu dalam rangka pemeriksaan untuk pemberkasan perkara.

Yang mana, jadwal pemeriksaan itu, diagendakan oleh jaksa penyidik pada Kamis (3/10). “Dalam surat panggilan, hari Kamis (3/10) jadwal pemeriksaannya,” lanjutnya.

Jika yang bersangkutan kembali tidak hadir, ditambahkannya, pihaknya akan kembali melayangkan surat pemanggilan yang ketiga kalinya. “Kalau yang ketiga kalinya tidak datang juga, penyidik bisa tentukan sikap,” tambahnya.

Diketahui, berdasarkan informasi yang dirangkum, tersangka Abdullah Sulaiman saat ini tengah berada di Jakarta. Ia  menjalani serangkaian perawatan medis atau berobat, dikarenakan sakit jantung.

Dalam perkara ini, sebelumnya dua orang telah divonis bersalah dan berstatus terpidana. Mereka ada Emrizal dan Said Fhazli. Nama terakhir ini, merupakan oknum dosen juga sekaligus merupakan Direktur Global Energy Enterprise (GEE).

Pemberitaan sebelumnya, setelah meyakini adanya peristiwa pidana dalam perkara itu, Kejati Riau kemudian melakukan gelar perkara.

Hasilnya, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Abdullah Sulaiman sebagai tersangka dalam perkara itu.

Penetapan Abdullah Sulaiman sebagai tersangka bukan hal yang mengejutkan. Pada persidangan terhadap dua pesakitan sebelumnya, pernah terungkap peran dia dalam perkara rasuah tersebut.

Salah satunya, Abdullah Sulaiman pernah memalsukan tanda tangan Zulhayati Lubis alias Atiek selaku General Manager (GM) Hotel Pangeran Pekanbaru dalam Kwitansi Nomor Kas 1 April 2012, senilai Rp16.585.000.

Atas hal itu, Abdullah Sulaiman mengakuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang diteken Abdullah Sulaiman, tertanggal 29 November 2013. Munculnya nama Hotel Pangeran dalam perkara itu bermula dari perjanjian antara pihak Panitia Penelitian UIR dengan UKM.

Dalam kontrak pertama, dinyatakan kalau pihak Hotel Pangeran akan menyiapkan kamar dan sejumlah akomodasi lainnya untuk keperluan selama 2 hari dan menginap selama 3 malam, senilai Rp16.585.000.

Beberapa hari berselang, Abdullah Sulaiman selaku Ketua Tim Penelitian mendatangani Sales Manager Hotel Pangeran, Lidya. Saat itu, Abdullah Sulaiman menyatakan adanya revisi kegiatan.

Dimana acaranya yang akan digelar itu hanya satu hari dan menginap selama tiga malam. Dari kontrak pertama dengan revisi perjanjian terdapat selisih biaya sekitar Rp4 jutaan.

Belakangan diketahui, kalau Abdullah Sulaiman tetap memasukkan angka Rp16.585.000 di dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, dengan bukti kwitansi yang tandatangan Atiek Lubis telah dipalsukannya.

Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2011-2012.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up. Kedua terdakwa,

Emrizal dan Said Fhazli, membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat LPJ kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook