Dugaan Korupsi di Dinas Peternakan

PT Berdikari Insurance Diperiksa

Kamis, 03 Oktober 2019 - 16:03 WIB   [85 Klik]

PT Berdikari Insurance Diperiksa


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melanjutkan proses penyelidikan dugaan korupsi pengadaan ternak sapi dan kambing pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau. Kali ini penyidik meminta keterangan pihak PT Berdikari Insurance.

“Iya, ada seorang pihak PT Berdikari Insurance dimintai keterangannya oleh jaksa penyelidik tadi. Namanya lupa, tapi tadi dipanggil Simatupang saja. Dia seperti legal dari perusahaan tersebut,” ucap

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Kamis (3/10).

Berdasarkan informasi, PT Berdikari Insurance dalam kegitan yang diduga bermasalah tersebut, merupakan penjamin pelaksana.

Yang mana, ditemukan uang sebanyak Rp360 juta yang belum dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

“Jadi ada uang sebanyak Rp360 juta di perusahaan itu. Seharusnya setelah kegiatan tersebut selesai, uang itu dicairkan. Nah ini yang belum dilakukan oleh perusahaan tersebut,” tuturnya.

“Ya contohnya sama seperti kasus RSP (Rumah Sakit Pendidikan) Universitas Riau,” sambungnya menceritakan bahwa dalam kasus RSP UR, ada uang sebanyak Rp4,7 miliar yang telah dikembalikan pihak asuransi.

Terhadap penyelidikan dugaan tersebut, pihaknya masih melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Jika nantinya penyelidikan tersebut rampung, maka pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk peningkatan status perkara.

“Apakah nanti dinaikkan ke penyidikan atau seperti apa, tunggu hasil gelar perkara,” tambahnya.

Untuk diketahui, sebelumnya jaksa penyelidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Di antaranya, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PKH Provinsi Riau, sekaligus selaku

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan sapi dan kambing tersebut Elly Sumarni. Elly sendiri diketahui sudah beberapa kali memberikan keterangan di hadapan jaksa penyelidik. Elly sendiri disinyalir banyak mengetahui hal yang lagi diusut Korps Adhyaksa Riau tersebut.

Selain Elly, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap dua orang lainnya. Yaitu, Amnita Nasution selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengadaan ternak kambing tahun 2018. Sementara pada tahun 2017, dia adalah PPTK pada pengadaan sapi Bali di 5 kota/kabupaten di Riau.

Lalu, Efendi Siburian selaku Wakil Direktur CV Buana Mitra Lestari, Yosrizal selaku Direktur PT Baginda Banua Riau. Perusahaan itu merupakan rekanan kegiatan pengadaan sapi Madura untuk Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai tahun 2018.

Tidak hanya itu, Yuhendra selaku Direktur PT Melayu Muda Kontruksi, rekanan pengadaan sapi dan kambing di tahun anggaran 2018 lalu, juga sudah diperiksa.

Pemeriksaan juga pernah dilakukan terhadap mantan Kepala Kepala Dinas PKH Riau Askyardiah Patrianov selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Kabid Agrobisnis pada Dinas PKH Riau Nafilson.

Juga, Gatot Irianto selaku Kasi Pengembangan Kawasan Peternakan Bidang Agribisnis. Gatot selaku PPTK dalam kegiatan tersebut datang bersama seorang pegawai di Dinas PKH Riau, Yulius, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Selanjutnya, Direktur CV Ismaya Buana Sejahtera Des Imran Fernando. Dia adalah rekanan pengadaan hewan ternak tahun 2017, Ruwinda yang merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan dan Perlengkapan dalam kegiatan tersebut, serta Arifin selaku bendahara pengeluaran.

Dari informasi yang dihimpun, pada tahun 2018, Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) pernah menyampaikan laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Berdasarkan investigasi LIPPSI, diketahui bahwa pengadaan hewan ternak tersebut tidak terlaksana. Hal itu terungkap dari penuturan beberapa kelompok tani ternak yang terdaftar dalam Kerangka

Acuan Kerja (KAK) mengaku tidak ada menerima hewan ternak tersebut.

Padahal kegiatan tersebut sudah dianggarkan oleh Dinas PKH Riau. Adapun yang dilaporkan itu adalah kegiatan pada tahun 2017.

Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Riau sudah melakukan lelang pengadaan sapi Bali untuk 12 kabupaten kota yang ada di Riau pada bulan Agustus 2017. Rencananya sapi ini akan dibagikan kepada 41 kelompok tani ternak yang ada di Bumi Lancang Kuning.

Nilai anggarannya pun cukup fantastis,  untuk pengadaan sapi Bali yang dilaporkan ini nilainya sebesar Rp7.355.400.000 dan dimenangkan oleh CV Ismaya Buana.

Masih dari informasi yang diperoleh, tidak dibagikannya hewan-hewan ternak itu dikarenakan tidak sesuai kontrak. Tak ayal itu mengakibatkan putus kontrak.

Pada tahun selanjutnya, kegiatan pengadaan hewan ternak itu juga dilakukan. Yaitu, pengadaan 2.400 ekor sapi dan 1.170 ekor kambing untuk disalurkan ke kelompok tani (poktan) di seluruh kabupaten/kota se-Riau. Namun tidak diketahui, apakah kegiatan itu terlaksana atau tidak. =MX10

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook