Soal Proyek PJU 3 Kecamatan di Bengkalis, Ini Penjelasan Dinas Perkimtan

Jumat, 25 Oktober 2019 - 19:53 WIB   [1298 Klik]

Soal Proyek PJU 3 Kecamatan di Bengkalis, Ini Penjelasan Dinas Perkimtan

Rusmali

DURI–Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bengkalis merespon pemberitaan terkait dugaan tidak rampungnya proyek pembangunan penerangan jalan umum (PJU). Perkimtan memaparkan kronologi dan langkah yang telah dilakukan terhadap rekanan pada proyek tersebut.

Rusmali sebagai kuasa pengguna anggaran mewakili Kepala Dinas Perkimtan menuturkan, proyek tersebut berada di tiga lokasi yang dikerjakan PT MTI. Merupakan pekerjaan yang dituangkan dalam satu paket dengan budget anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Pekerjaan PJU berada di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bahtin Solapan. "Sesuai kelender kerja yang dituangkan dalam kontrak, pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan kegiatannya," sebut Rusmali.

Proyek anggaran tahun 2018 ini, seharusnya rampung pada akhir Desember 2018. Namun tidak selesai dan pihak rekanan mengajukan permintaan tambahan waktu. Sesuai aturan diperbolehkan, dan dinas memberi waktu adendum selama 50 hari. 

Dengan adanya permintaan tersebut, maka waktu penyelesaian kegiatan masuk ke awal tahun 2019. Setelah diberikan kesempatan ternyata pihak kontraktor PT MTI  tidak dapat menyanggupi penyelesaian proyek tersebut.

"Untuk penyelesaian atau pengajuan pembayarannya masuk pada APBD P 2019, dan pihak Perkimtan dapat memutuskan kontrak atau  blacklist rekanan setelah adanya pembayaran sesuai hasil kerja rekanan," lanjutnya.

Selanjutnya sesuai ketentuan, Dinas Perkimtan telah menjatuhkan sanksi denda Rp30,1 juta pada rekanan dan pengajuan klaim jaminan pekerjaan pada asuransi rekanan senilai Rp74 juta.

Permintaan agar pihak asuransi mencairkan jaminan pekerjaan tersebut, hal ini sudah dua kali diajukan. Bahkan akan meminta bantuan kejaksaan, agar dapat segera terealisasi.

“Tahapan atau langkah kebijakan sesuai aturan sudah kita jalankan, jadi tidak benar bahwasanya pihak Dinas Perkimtan vakum pada persoalan ini," terang Rusmali.

Rusmali juga tidak menampik adanya temuan LHP BPK waktu lalu, namun dinas telah menindaklanjuti temuan tersebut. Untuk penyelesaian pembayaran pada rekanan, tentu melalui hasil audit inspektorat, pembayaran pada rekanan tentu disesuaikan dengan hasil akhir kerja rekanan.

“Pembayarannya jelas sesuai hasil yang telah rampung. Semua ada aturan dan sisanya akan dikembalikan ke kas daerah,” pungkas Rusmali. *1



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook